Perjuangan Nurlaela Syarif: Transformasi Perempuan di Parlemen Ternate

Masyarakat di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Maluku Utara, masih kuat dengan budaya patriarki yang lebih menekankan peran laki-laki dalam sektor publik.

Sementara perempuan sering ditempatkan di ranah privat karena rendahnya pembangunan dan stigma negatif yang melekat pada mereka di Maluku Utara. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif dalam pendidikan, politik, sumber daya manusia, dan kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius.

Menurut Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Maluku Utara, Marlita Puasa, berdasarkan data kependudukan, jumlah perempuan mencapai sekitar 60 persen dari total penduduk provinsi tersebut.

Marlita menambahkan bahwa salah satu tokoh perempuan yang aktif di Maluku Utara adalah Nurlaela Syarif, anggota DPRD Kota Ternate, yang vokal mengenai peran perempuan dalam pembangunan.

"Dia (Nurlaela Syarif) menekankan pentingnya komitmen bersama dari perempuan politik untuk mencapai tujuan bersama," kata Marlita.

Sementara itu, Nurlaela Syarif dari Partai NasDem, mengutip pesan ketua umum partainya, Surya Paloh, yang menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas. Nurlaela menegaskan pentingnya perempuan memiliki semangat perubahan, kualitas intelektual-moral, dan dapat diterima oleh publik.

"Kami berharap keterlibatan perempuan dalam politik tidak hanya mencapai 30 persen, tetapi bahkan 50 persen," tandasnya.

Kontribusi Perempuan di Parlemen

Kaukus Perempuan Parlemen Maluku Utara menilai bahwa partisipasi perempuan di parlemen memerlukan komitmen bersama. Marlita mengungkapkan, Nurlaela Syarif telah aktif dalam tiga periode sebagai anggota DPRD Kota Ternate dari fraksi NasDem, memberikan banyak gagasan perubahan dalam fungsi legislatif.

"Nurlaela dikenal aktif mengkritik kebijakan pemerintah daerah dan memberikan solusi terkait arah kebijakan yang konsisten," ucap Marlita.

Lebih lanjut, Nurlaela telah memperjuangkan sejumlah peraturan daerah yang berhubungan dengan isu perempuan dan anak, seperti perda Kesehatan Ibu dan Anak (Kibla), pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, kota layak anak, gerakan literasi, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dan regulasi lainnya.

Dalam hal fungsi anggaran, Nurlaela aktif dalam mengadvokasi kebijakan anggaran yang responsif gender, termasuk jaminan kesehatan bagi perempuan hamil dan pasca melahirkan, program stunting, pemberdayaan perempuan melalui UMKM, peningkatan kualitas SDM guru, program pendidikan politik bagi perempuan, program majelis talim, pencegahan KDRT, dukungan bagi penyandang disabilitas perempuan, pencegahan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta berbagai program lainnya.

Dalam fungsi pengawasan, Nurlaela aktif merespons aspirasi masyarakat melalui media, mendukung sekolah dan kelurahan ramah anak, memastikan bantuan bagi pelaku usaha perempuan tepat sasaran, serta memperjuangkan infrastruktur masyarakat.

Kaukus perempuan berharap dapat terus berkolaborasi untuk meningkatkan pendidikan politik bagi politisi perempuan. Mereka percaya bahwa perempuan harus menjadi mitra strategis bagi laki-laki dalam mendorong keseimbangan dan keadilan sosial bagi perempuan dan anak-anak, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh kuat dan terarah.

"Kami bangga dapat berkontribusi dalam upaya besar ini untuk memastikan perempuan memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan. Harapan kami adalah untuk melihat perempuan dan laki-laki bekerja sama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua," pungkas Marlita.