Pemerintah Daerah
Pemda dan DPRD Morotai Duduk Bersama Bahas Isu Krusial dan Tuntutan Warga
Anggota DPRD Morotai melakukan kunjungan silaturahmi kepada Pj. Bupati Pulau Morotai, Burnawan, di Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis 1 Agustus 2024. Mereka membahas isu-isu krusial yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Selain itu, DPRD mengunjungi ruang kerja Pj. Bupati untuk membahas fungsi-fungsi DPRD dalam hal legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
"DPRD meminta Pemerintah Daerah Morotai untuk memprioritaskan pembangunan yang mendesak, terutama dalam hal tata kelola keuangan daerah," ucap Burnawan kepada media.
Pemerintah Daerah Morotai juga mengharapkan dukungan DPRD dalam menjaga hubungan kelembagaan yang baik, sehingga target pendapatan daerah dapat dioptimalkan.
"Dengan demikian, APBD yang telah disepakati bersama DPRD dapat berjalan sesuai rencana," tandas Burnawan.
Baca juga:
Ternyata Tuntutan DPRD Tidak Tertuang di DPA, Pemda Pulau Morotai Bikin Kajian
IMS Singkirkan Elang dari Perebutan Rekom Golkar untuk Pilkada Halmahera Tengah
Sebelumnya, secara rinci, Gerakan Aksi Mahasiswa (Geram), pada Kamis, 30 Mei 2024, lalu menuntut Pj Bupati Pulau Morotai segera menyeselesaian 14 masalah di daerah tersebut di antaranya:
- Penyediaan Transportasi Laut: Untuk siswa-siswi di Desa Saminyamau.
- Aktivasi Koperasi Nelayan: Di 88 desa
- Tuntaskan Dana BUMDes: Di Desa Korago dan Desa Sambiki Baru.
- Evaluasi Kepala OPD: Segera lakukan evaluasi terhadap kepala-kepala OPD.
- Pengembangan Home Industri Lokal: Untuk meningkatkan ekonomi lokal.
- Pemenuhan Air Bersih: Di Desa Pandanga, Desa Juanga, Desa Mandiri, Desa Joubela, dan RSUD Ir. Soekarno
- Penegakan Hukum: Periksa 9 sub-agent minyak tanah.
- Pembangunan Jalan Alternatif: Di Desa Waringin.
- Stop Impor Bahan Pangan: Hentikan impor bawang, rica, tomat (Barito).
- Aktivasi BUMDes Kolola Kopra: Untuk peningkatan ekonomi lokal.
- Pelantikan Kepala Desa: Segera lantik 7 calon kepala desa yang memenangkan sengketa Pilkades di PTUN Ambon.
- Aktivasi BBM Subsidi Nelayan: Untuk mendukung nelayan lokal.
- Peningkatan Produktivitas Dinas Pertanian: Agar lebih efektif dan produktif.
- Kehadiran Perusahaan Daerah (Perusda): Mempertanyakan kehadiran dan fungsi Perusda.
Bupati dalam kesempatan yang berbeda sebagaimana diberitakan halmaherapost.com, pada Jumat 31 Mei 2024, memastikan bahwa semua tuntutan tersebut akan ditangani dengan serius oleh pemerintah daerah.
"Kami pelajari dulu masalahnya, lihat mana yang urgen kemudian ditindaklanjuti sesuai skala prioritas dan kemampuang keuangan daerah," tandasnya.