BPBJ Maluku Utara Gelar Seminar Pengendalian Kontrak Proyek Strategis dan DAK

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah akan menggelar seminar bertajuk "Pengendalian Kontrak Proyek Strategis dan Proyek Bersumber Dana DAK Tahun 2024 Serta Rencana Tender Dini Tahun 2025" pada Selasa, 13 Agustus 2024. Seminar ini akan berlangsung di Hotel Grand Majang, Ternate, mulai pukul 08.00 WIT hingga selesai.

“Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Provinsi Maluku Utara dengan target minimal 'baik',” ujar perwakilan Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Maluku Utara, Abdul Farid, saat membuka di sela-sela, Selasa 13 Agustus 2024.

Abdul bilang, seminar ini juga berperan penting dalam menunjang pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi serta Monitoring Center For Prevention (MC KPK) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Biro Pengadaan Barang/Jasa telah mengundang Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Maluku Utara. “Kami berharap setiap OPD dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menghadiri seminar ini, guna dapat meningkatkan target ITKP dan indikator reformasi birokrasi,” tambahnya.

Penguatan Pengendalian Kontrak oleh LKPP

Badriya, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda dari Subdirektorat Kontrak Konstruksi Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, saat menyampaikan materi, menegaskan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah mengeluarkan sejumlah langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pengendalian pelaksanaan kontrak konstruksi.

“Pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kontrak, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek, sangat penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan mencegah potensi penyimpangan,” ujar Badriya.

Baca juga:

---

Alfan Suaib, Pemain Muda Persebaya asal Ternate Buktikan Kelasnya di Liga 1

---

Desa di Lingkar Industri Halmahera Kembali Terendam Banjir Hebat

---

Ini Kabupaten dan Kota dengan Perencanaan Terbaik di Maluku Utara 2023

---

Selain itu, LKPP juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. “Kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta dalam pelaksanaan kontrak konstruksi yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian,” tegasnya.

Dukungan teknologi, seperti sistem manajemen kontrak yang terintegrasi, disebut sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian tersebut. Selain itu, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan dan pengendalian kontrak juga menjadi fokus utama. Dengan peningkatan kompetensi para pelaksana, diharapkan proses pengendalian kontrak dapat berjalan lebih efisien dan profesional.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia, sekaligus memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Total peserta dari berbagai instansi yang diundang mencapai 36 orang, dengan rincian sebagai berikut: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 7 orang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10 orang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan 3 orang, Rumah Sakit Jiwa Sofifi 1 orang, Rumah Sakit Umum Daerah Sofifi 1 orang, RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie 1 orang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 orang, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2 orang, dan Inspektorat 2 orang.