Netralitas Pj Gubernur Maluku Utara di Pilkada Diragukan, Bawaslu Diminta Awasi Ketat

“Jika rumor ini benar, maka netralitas Pj. Gubernur sangat diragukan, karena bisa terjadi politik balas jasa yang mempengaruhi penggunaan kekuasaan dan sumber daya untuk memenangkan calon tertentu," kata Yamin.

Untuk itu, komunitas JoGoa meminta Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengawasi secara ketat gerak-gerik Pj. Gubernur Maluku Utara dan perangkat birokrasi lainnya selama pemilihan.

“Kami berharap pengawasan yang ketat untuk memastikan proses pemilihan berjalan adil,” pungkas Yamin.