Bawaslu Morotai Gelar Sosialisasi Netralitas Kades Jelang Pilkada Serentak 2024

Selain itu, Mulkan menyebutkan bahwa beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai mengalami penundaan karena sebagian anggarannya dialokasikan untuk Pilkada.

"Jika Pilkada tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pembangunan di daerah," ujar Mulkan.

Ia juga menekankan bahwa KPU dan Bawaslu hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilihan, sementara keputusan akhir berada di tangan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.

"Oleh karena itu, kami berharap pemilihan kepala daerah di sini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua," tutupnya.