Pilkada
Mendagri dan Kapolri Diminta Tak Campuri Proses Pilkada Maluku Utara
Ketua tim relawan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Muhammad Kasuba-Basri Salama (MK-BISA), Dino Umahuk, meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo agar tidak mencampuri proses Pilkada Maluku Utara.
Dino mengungkapkan bahwa indikasi dugaan campur tangan Mendagri dan Kapolri terlihat dari penetapan Sherly Tjoanda sebagai calon gubernur, yang menggantikan mendiang suaminya. Ia menilai proses tersebut tidak normal, termasuk pemeriksaan kesehatan, pengujian narkotika, pengurusan SKCK, serta penetapan yang bersangkutan sebagai peserta pilkada yang di luar kelaziman.
Selain itu, pengamanan terhadap Sherly, yang diduga melibatkan personel dari Mabes Polri, juga dinilai berlebihan dan cenderung berlebihan.
Mantan aktivis '98 itu meminta Kapolri untuk menarik personelnya yang diduga diperbantukan untuk pengamanan Sherly sebagai peserta Pilkada Maluku Utara 2024.
“Ada sinyal kuat terkait dugaan kedua pemimpin pemerintahan di tingkat pusat mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pilgub Maluku Utara. Jadi, kami meminta dengan hormat agar kedua petinggi institusi itu menahan diri dan tidak menggunakan pengaruhnya yang berpotensi menciderai demokrasi lokal serta memunculkan bara konflik di tengah masyarakat,” ujar mantan Ketua Tim Relawan 328 Prabowo Maluku Utara tersebut.
Baca juga:
Dr. Graal Taliawo Komitmen Terbuka Sejak Awal untuk Maluku Utara
Tiga Poin Penting yang Ditekankan Politisi PKB Ternate untuk Pjs Wali Kota
Dino berharap ada kesadaran bersama untuk menjaga dan membangun demokrasi secara bermartabat, sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang kredibel dan mampu membangun daerahnya.