Proyek Pelabuhan Hiri Bermasalah, Kepala Dinas PUPR Ternate Harus Dievaluasi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Rus’an, mendapat sorotan tajam atas hasil pembangunan Pelabuhan Hiri yang dinilai tidak sesuai kebutuhan masyarakat maupun aspek mitigasi.

Proyek ini dianggap tidak direncanakan dan dieksekusi dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan warga setempat.

Ruang tunggu pelabuhan yang dibangun dinilai sempit dan tidak fungsional. Fasilitas ini tidak mampu menunjang aktivitas masyarakat Hiri, terutama dalam proses bongkar muat barang seperti bahan bangunan dan perabot rumah tangga yang menjadi kebutuhan utama. Akses jalan keluar dari ruang tunggu yang terlalu kecil juga semakin memperburuk situasi, sehingga menyulitkan mobilitas warga.

Selain itu, breakwater yang dibangun di sisi kiri pelabuhan justru memicu masalah baru. Alih-alih memberikan perlindungan, struktur tersebut menciptakan pusaran gelombang di pintu masuk pelabuhan saat gelombang pasang. Kondisi ini dinilai membahayakan motoris speedboat yang ingin merapat atau keluar dari pelabuhan.

“Breakwater ini dibangun tanpa perencanaan matang. Pusaran gelombang yang terjadi sangat membahayakan keselamatan pengguna pelabuhan,” ungkap Wawan Ilyas, pegiat Aliansi Masyarakat Pemuda Hiri (AMPUH).

Wawan menegaskan bahwa perencanaan proyek ini terus berubah dan hasilnya tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Ia juga mengkritik lemahnya kinerja Rus’an sebagai Kepala Dinas PUPR. Atas situasi ini, Wali Kota Ternate dan Sekretaris Kota Ternate didesak untuk segera mengevaluasi jabatan Rus’an.

“Proyek breakwater ini sebenarnya sudah dikonsultasikan secara berkala oleh pihak AMPUH dan Pemerintah Kota, tetapi hasilnya tetap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mempertimbangkan aspek mitigasi. Ini menunjukkan proyek dilakukan secara serampangan. Kami mendesak agar Kepala Dinas PUPR segera dievaluasi,” tegasnya.