Sampah Menumpuk di Labuha, Pemda Halmahera Selatan Kewalahan

Penumpukan sampah di beberapa titik di Kota Labuha, Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, menjadi perhatian masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halsel mengakui keterlambatan pengangkutan sampah disebabkan oleh minimnya armada dan keterbatasan tenaga kerja, terutama selama bulan Ramadan.

Kepala DLH Halsel, Samsu Abubakar, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini mengalami kekurangan alat angkut sampah, sehingga tidak mampu menangani sampah di seluruh wilayah secara optimal.

"Kami masih mengalami keterbatasan armada. Selain itu, karena ini bulan puasa, sebagian personel kami hanya bisa bekerja pada malam hari," ujar Samsu saat dikonfirmasi, Kamis 20 Maret 2025.

Saat ini, DLH hanya bisa memaksimalkan pengangkutan sampah di tiga kecamatan utama, yakni Bacan, Bacan Selatan, dan Bacan Timur. Namun, untuk mengatasi persoalan ini, Samsu mengungkapkan rencana penambahan satu unit alat angkut pada tahun 2025.

Sampah Bukan Hanya Tanggung Jawab DLH

Samsu menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab DLH, tetapi juga pemerintah desa dan masyarakat.

"UU Nomor 32 Tahun 2009 sudah jelas bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk sampah, adalah tanggung jawab semua pihak. Ke depan, setiap desa diharapkan memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang lahannya akan ditentukan oleh desa masing-masing," paparnya.

Sayangnya, upaya membangun TPS sering terganjal penolakan warga. Beberapa lokasi TPS yang telah ditetapkan terpaksa dibongkar kembali karena keluhan masyarakat.

"Kami berharap desa bisa menyediakan lahan, dan kami dari dinas yang akan membangun TPS-nya," lanjutnya.

Hingga saat ini, DLH Halsel masih menerapkan sistem ‘ambil dan buang’, tanpa adanya proses pengolahan sampah menjadi produk baru.

"Jika anggaran dan SDM kami mencukupi, ke depan kami akan mencoba mengelola sampah agar lebih bermanfaat," ungkap Samsu.

DLH sebenarnya memiliki Material Recovery Facility (MRF), tetapi belum bisa digunakan karena keterbatasan tenaga listrik. Untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPSP) yang mampu menghasilkan produk seperti pupuk, dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak untuk pengadaan alat.

Samsu juga menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah di Halsel masih jauh dari kota-kota besar di Jawa, seperti Solo dan Yogyakarta, yang sudah memiliki pabrik pengelolaan sampah modern.

"Jika ingin menyamakan dengan Solo atau Yogyakarta, kita butuh investasi miliaran, bahkan triliunan rupiah," pungkasnya.