Paripurna Panas! Fraksi Gerindra DPRD Ternate Tuding Pansus Abaikan Pulau Batang Dua

Rapat Paripurna DPRD Kota Ternate dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Tahun 2024 berlangsung panas.

Interupsi muncul dari Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar yang menyoroti tidak relevannya kinerja Panitia Khusus (Pansus) dalam menanggapi persoalan serius di Kecamatan Batang Dua.

Delapan orang yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan di Batang Dua diketahui telah dipindahkan dari tempat tugasnya. Padahal, menurut para anggota dewan, mereka sudah lama mengabdi dan menetap di wilayah tersebut.

Anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi Gerindra, Tasman Balak menyampaikan kekecewaannya terhadap Pansus yang dinilai mengabaikan kondisi di Pulau Batang Dua.

Tasman mengatakan bahwa Pansus tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, terutama terhadap proyek-proyek yang saat ini tengah berjalan di daerah tersebut.

"Pulau Batang Dua sedang menjalankan sejumlah proyek, baik nasional maupun daerah. Tapi Pansus tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Padahal itu adalah fungsi pokok DPRD," tegas Tasman dalam ruang paripurna, Kamis, 17 April 2025.

Tasman juga menuding Pansus melakukan diskriminasi terhadap Batang Dua.

"Saya, sebagai perwakilan masyarakat Batang Dua, sangat kecewa. Janganlah ada diskriminasi terhadap kami yang ada di Batang Dua," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa momentum rapat paripurna adalah saat yang tepat untuk menyampaikan pandangan fraksi. Oleh karena itu, sebagai wakil dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi Pulau Hiri, Moti, dan Batang Dua, dirinya berkomitmen untuk memperjuangkan nasib guru dan tenaga kesehatan yang telah dipindahkan secara tiba-tiba tersebut.

"Sampai saat ini saya belum tahu apakah Wali Kota Ternate mengetahui persoalan ini atau tidak. Tapi kalau memang mutasi ini bermuatan politis dan dilakukan tanpa alasan yang jelas, saya siap memperjuangkan hingga ke Presiden," tegasnya dengan nada geram.

Tasman juga menegaskan bahwa jika delapan orang tenaga guru SD, SMP, dan tenaga kesehatan tersebut tidak segera diakomodasi kembali, ia akan terus menyuarakan persoalan ini pada rapat paripurna lanjutan yang dijadwalkan pada Senin, 21 April 2025.