Soroti Pemangkasan Anggaran dan Batang Dua, Nurlaela: Pimpinan DPRD Harus Cari Solusi

Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD mengenai rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2024 berlangsung panas dan memicu protes keras dari sejumlah anggota dewan.

Salah satu isu yang memicu ketegangan adalah kebijakan efisiensi anggaran, khususnya pemangkasan anggaran perjalanan dinas, yang dinilai berdampak signifikan terhadap kinerja pengawasan DPRD.

Anggota DPRD, Nurlaela Syarif, secara tegas mengkritik sikap pimpinan DPRD dalam menanggapi masukan dari anggota dewan lainnya, terutama soal pengawasan anggaran dan perhatian terhadap wilayah-wilayah pinggiran.

"Tanggapan pimpinan DPRD tadi saya rasa tidak etis. Seharusnya apa yang disampaikan oleh Pak Tasman itu diakomodir, bukan dibalas dengan jawaban 'tidak tahu'," ujar Nurlaela di sela-sela rapat.

Ia menekankan bahwa pimpinan DPRD seharusnya tidak mengabaikan fungsi dan tugas pokok pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif.

"Pimpinan DPRD harus duduk bersama mencari solusi di tengah kebijakan efisiensi anggaran, bukan justru mengesampingkan hak-hak pengawasan kami," tegasnya.

Selain itu, Nurlaela juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap kawasan Batang Dua, yang merupakan bagian dari wilayah administratif Kota Ternate. Menurutnya, kawasan tersebut harus menjadi perhatian utama dalam pembahasan LKPJ, mengingat banyaknya proyek nasional yang sedang berjalan di sana.

"Batang Dua itu bagian dari Kota Ternate. Banyak proyek nasional di sana yang membutuhkan perhatian," ungkap Nurlaela.

Ia juga menyayangkan jawaban pimpinan DPRD yang dinilai tidak memadai saat membahas kondisi Batang Dua.

"Jawaban ‘tidak tahu’ itu sangat tidak etis dan tidak layak disampaikan dalam forum resmi. Harus ada solusi konkret dari pimpinan DPRD terkait masalah Batang Dua," tambahnya.

Rapat Paripurna yang berlangsung hingga larut malam itu dilanjutkan dengan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang membahas secara teknis kebijakan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan item anggaran lainnya.

Ketua DPRD Ternate, Rusdi A. Im, meninggalkan rapat lebih awal dengan alasan menghadiri agenda bersama pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Meski demikian, rapat Banggar tetap berlanjut di bawah pimpinan Wakil Ketua DPRD, Amin Subuh.

Rusdi sebelumnya mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas untuk DPRD diperkirakan mencapai sekitar Rp6 miliar.

Amin Subuh menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan dengan skema pemotongan 50 persen anggaran perjalanan dinas di 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPRD.

"Skema yang digunakan tetap mengikuti arahan Instruksi Presiden dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 900/833/SJ terkait Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025," jelas Amin.