Sherly-Sarbin Buktikan Janji! 100 Hari Kerja, Sekolah Menengah di Maluku Utara Gratis

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menghapus seluruh biaya uang komite untuk siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri mulai April 2025.

Kebijakan ini menjadi salah satu gebrakan utama dalam 100 Hari Kerja Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe (Sherly-Sarbin) untuk menghadirkan pendidikan menengah yang gratis, setara, dan bebas hambatan ekonomi.

Langkah ini merupakan respons atas tingginya angka putus sekolah di Maluku Utara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, sebanyak 21,62 persen penduduk usia 16–18 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Beban biaya menjadi salah satu faktor utama.

“Pendidikan harus menjadi hak, bukan beban. Kami ingin memastikan setiap anak di Maluku Utara menyelesaikan 12 tahun wajib belajar tanpa terkendala ekonomi,” tegas Gubernur Sherly Laos dalam pernyataan resminya.

Melalui kebijakan ini, sekolah tidak lagi memungut uang komite dari orang tua. Dana akan dibayarkan langsung ke rekening sekolah oleh pemerintah provinsi melalui mekanisme sistem langsung (LS). Setiap sekolah wajib mengajukan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana setiap akhir bulan.

SPJ tersebut akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, sebelum dana ditransfer langsung ke rekening sekolah. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini, sekolah akan dibekali bimbingan teknis dan sosialisasi daring.

“Sekolah sekarang dibiayai dari dua sumber: BOS dari pemerintah pusat dan BOSDA dari Pemprov. Karena itu, pelaporan harus akurat dan tertib,” ujarnya.

Pemerintah juga memastikan bahwa kebijakan ini akan diperluas ke sekolah swasta. Mulai tahun ajaran baru, Juli 2025, sekolah-sekolah swasta di Maluku Utara akan mulai menerima subsidi serupa agar semua siswa mendapat perlakuan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi berdasarkan status sekolah.

Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini juga tengah menyiapkan program beasiswa untuk mahasiswa asal Malut. Skema penyaluran bantuan sedang difinalisasi dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Menurut Gubernur Sherly, pendidikan gratis bukan hanya kebijakan anggaran, tetapi investasi masa depan.

“Kami ingin membangun Maluku Utara sebagai provinsi yang cerdas, inklusif, dan berkeadilan,” tutupnya.