Aksi Mahasiswa di Sula: PT Sampoerna Kayoe Disorot Soal Limbah dan Fasilitas Kesehatan

Front Bersama OKP Cipayung Plus yang terdiri dari IMM, PMII, HMI, dan EK-LMND Kota Sanana menggelar aksi unjuk rasa di Sanana, Senin, 5 Mei 2025.

Aksi ini menyoroti berbagai persoalan, termasuk hasil seleksi PPPK, kesejahteraan buruh, reboisasi hutan, BPJS Ketenagakerjaan, serta layanan kesehatan di lingkungan PT Sampoerna Kayoe.

Massa menilai, isu-isu tersebut, apalagi soal limbah dan kesehatan di PT Sampoerna Kayoe perlu segera ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula agar tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap masyarakat.

Ketua Cabang IMM Kepulauan Sula, Jordan Bambang, menekankan pentingnya fasilitas kesehatan di lingkungan kerja PT Sampoerna Kayoe. Ia menilai, sebagai perusahaan yang bergerak di sektor industri berisiko tinggi, sudah seharusnya perusahaan menyediakan layanan kesehatan yang memadai bagi karyawan.

“Klinik itu penting bagi tenaga kerja di sana. Jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan atau insiden di lapangan, bisa langsung ditangani tanpa harus menunggu rujukan,” ujar Jordan.

Ia juga meminta agar DPRD dan pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk memastikan keberadaan klinik di area kerja perusahaan.

“Layanan kesehatan harus dijamin. DPRD dan pemerintah harus memastikan ada fasilitas klinik di perusahaan agar hak-hak kesehatan karyawan terpenuhi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua EK-LMND Kota Sanana, Arsan Umasugi, menyoroti buruknya pengelolaan limbah di PT Sampoerna Kayoe. Ia menyebut, limbah industri yang tidak dikelola sesuai standar dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar.

“Pencemaran limbah industri bisa menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi pekerja, tapi juga bagi warga di sekitar perusahaan,” tegas Arsan.

Arsan mendesak pihak perusahaan untuk memperbaiki tata kelola limbah dan memastikan pengawasan dilakukan secara berkala, terutama di area yang berdekatan dengan permukiman warga.

“Pengelolaan limbah harus sesuai standar lingkungan. Jangan sampai masyarakat sekitar perusahaan ikut terdampak karena lalainya pengawasan,” katanya.

Aksi ini diakhiri dengan penyampaian tuntutan resmi kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula agar segera mengambil langkah tegas terhadap PT Sampoerna Kayoe terkait persoalan lingkungan dan kesejahteraan pekerja.