Bawa Aspirasi Nelayan Maluku Utara, Dr. Graal Desak KKP Fokus ke Hilirisasi UMKM!

Senator asal Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., kembali melakukan Safari Politik Kerja. Kali ini, ia menyambangi Kantor Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pada Senin, 19 Mei 2025.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut teknis dari diskusi sebelumnya antara Dr. Graal dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Berbekal dokumen aspirasi warga yang dikumpulkannya saat turun langsung ke lapangan, Dr. Graal mendorong Direktur Jenderal PDSPKP, Tornanda Syaifullah, beserta jajaran, agar mengimplementasikan program-program KKP yang relevan untuk menjawab berbagai persoalan sektor perikanan di Maluku Utara.

Safari Politik Kerja ini merupakan bagian dari implementasi gagasan politik yang selama ini dijalankan Dr. Graal. Selama delapan bulan terakhir, selain melakukan rapat kerja di Kantor DPD RI, ia juga aktif menjalin komunikasi langsung dengan mitra kerja kementerian di Jakarta, guna mendorong atensi lebih besar dari pemerintah pusat terhadap pembangunan di Maluku Utara.

Sebagai representasi daerah, Dr. Graal memposisikan dirinya sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuka akses terhadap program-program kementerian yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam sektor perikanan.

Fokus pada Hilirisasi Perikanan Berbasis UMKM/Koperasi

Topik utama yang dibahas Dr. Graal dalam pertemuan tersebut adalah hilirisasi sektor perikanan berbasis rumah tangga, koperasi, dan UMKM—bukan investasi atau industri besar. Gagasan ini telah menjadi bagian dari visi kerja politiknya sejak masa pencalonan sebagai anggota DPD RI.

Menurutnya, masyarakat harus diberdayakan melalui pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan yang ada di sekitar mereka.

“Potensi perikanan di Maluku Utara sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal dan belum mendapat perhatian khusus. Akibatnya, sektor ini belum bisa menjadi sandaran hidup masyarakat nelayan,” ujar Dr. Graal.

Ia juga menyoroti kondisi menurunnya jumlah nelayan selama dua tahun terakhir, karena sebagian beralih profesi ke sektor pertambangan.

“Ini mencerminkan adanya ketidakpercayaan terhadap masa depan sektor perikanan. Padahal, jika dikelola dengan benar, sektor ini bisa menjadi sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam kunjungan lapangannya ke berbagai daerah, Dr. Graal mengaku sering membawa contoh produk olahan ikan untuk memantik diskusi dengan warga. Respons yang diterimanya sangat positif.

“Mereka antusias dan mau berdaya untuk mengolah hasil laut. Namun, banyak yang bingung harus mulai dari mana,” ungkapnya.

Menurutnya, di sinilah peran negara dibutuhkan: melalui pendampingan, pelatihan, serta kebijakan yang berpihak dan membangun kapasitas masyarakat.

“Kehadiran negara harus tercermin dari kebijakannya,” tambah pria kelahiran Wayaua, Bacan ini.

Respons Positif dari Dirjen PDSPKP

Dirjen PDSPKP, Tornanda Syaifullah, menyambut baik inisiatif dan gagasan yang dibawa Dr. Graal. Ia mengakui bahwa potensi perikanan di Maluku Utara memang melimpah, namun sejauh ini belum memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat setempat.

“Kami sangat terbuka dan siap mendukung hilirisasi produk perikanan yang bisa dijalankan dalam skala mikro, rumah tangga, ataupun UMKM. Potensi besar ini harus dikelola agar memiliki nilai tambah ekonomi,” ujar Tornanda.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan senator daerah ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan masyarakat dalam mengembangkan sektor perikanan di Maluku Utara. Dengan hilirisasi yang tepat dan berbasis pada kekuatan lokal, sektor perikanan dapat menjadi tumpuan hidup yang layak, berkelanjutan, dan berdaya saing di masa depan.