Rencana Latihan Militer di Hutan Morotai Disorot: Rektor Unipas Ingatkan Risiko Lingkungan

Rencana penggunaan kawasan hutan di Kabupaten Pulau Morotai sebagai lokasi latihan militer mendapat sorotan tajam dari Rektor Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, Irfan Hi. Abdurahman.

Irfan menilai kebijakan tersebut berisiko merusak lingkungan dan memicu konflik sosial, serta menuntut kajian lingkungan yang komprehensif dan pelibatan masyarakat lokal.

“Hutan Morotai memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang vital bagi masyarakat. Apalagi, latihan ini direncanakan di kawasan hutan lindung,” ujar Irfan, Senin, 27 Mei 2025.

Menurutnya, kebijakan semacam ini tidak bisa diambil sepihak oleh pemerintah provinsi tanpa konsultasi dan persetujuan dari pemerintah kabupaten serta warga terdampak. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses penetapan lokasi latihan.

“Mengapa harus Hutan Morotai? Bagaimana metode kajiannya? Apakah masyarakat dan Pemkab Morotai telah dilibatkan sebelum Gubernur menyetujuinya?” kata Irfan mempertanyakan.

Irfan menjelaskan bahwa Hutan Morotai tidak hanya penting secara ekologis, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menghadapi krisis iklim dan ancaman non-militer. Fungsi hutan, kata dia, mencakup pengaturan iklim lokal, penyimpanan air, pencegahan bencana alam, serta mendukung kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

“Kita sedang menghadapi krisis iklim global. Maka, hutan tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai aset lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pertahanan negara yang berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menilai bahwa menjadikan hutan sebagai arena latihan militer justru kontraproduktif terhadap upaya pelestarian lingkungan dan ketahanan masyarakat lokal.

Irfan mendesak agar pemerintah melakukan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara menyeluruh dan terbuka. Selain itu, ia mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan.

“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan militer harus melalui kajian ilmiah yang transparan dan partisipatif. Ini menyangkut masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat di Morotai,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pertahanan negara tidak boleh mengesampingkan keberlanjutan lingkungan.

“Kami mendukung latihan militer sebagai bagian dari upaya pertahanan. Namun, jangan sampai hutan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Morotai justru dikorbankan. Harus ada keseimbangan antara pembangunan pertahanan dan pelestarian lingkungan,” tutupnya.