Rencana Besar Gubernur Sherly untuk Maluku Utara Setelah Era Nikel Berakhir

Gubernur Sherly Laos, memaparkan visi jangka panjang pembangunan berkelanjutan bagi provinsi Maluku Utara dalam forum internasional Indonesia Critical Minerals Conference 2025 di Jakarta.

Dalam forum yang dihadiri delegasi asing, investor global, dan pelaku industri pertambangan, Sherly menegaskan bahwa masa depan Maluku Utara tidak boleh bergantung selamanya pada komoditas nikel.

“Kita sadar, nikel bukan sumber daya abadi,” kata Sherly saat membuka presentasinya.

Ia menyoroti perlunya transisi strategis menuju ekonomi yang inklusif, hijau, dan berorientasi jangka panjang, mengingat sumber daya alam yang tidak terbarukan suatu saat akan habis. Sherly kemudian menguraikan Lima Pilar Strategi Keberlanjutan Pembangunan Pasca-Nikel, yang menjadi acuan pembangunan jangka panjang di Maluku Utara.

Pertama; Diversifikasi Ekonomi
Pilar pertama menyoroti pentingnya membangun kekuatan ekonomi non-tambang. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong pengembangan: Pariwisata berbasis ekowisata kelas dunia, Perikanan berkelanjutan melalui hilirisasi hasil laut, serta Pertanian tropis, terutama sektor kelapa, rempah-rempah, dan agroforestry.

Sherly menyatakan bahwa potensi alam Maluku Utara sangat mendukung pengembangan sektor-sektor ini.

Kedua; Penguatan SDM dan Pendidikan Vokasional
Pilar kedua menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia melalui: Pengembangan sekolah kejuruan dan politeknik berbasis kebutuhan industri masa depan, Kemitraan global dan program beasiswa, serta Peningkatan kapasitas anak muda untuk menjadi insinyur, manajer, dan wirausaha, bukan hanya pekerja kasar.

“Kami ingin generasi muda Maluku Utara tampil sebagai pelaku utama industri masa depan, bukan hanya pengikut,” tegasnya.

Ketiga; Industri Hijau dan Inovasi
Pada pilar ketiga, Sherly mendorong transformasi industri ke arah hijau melalui: Penggunaan energi bersih seperti PLTS dan PLTA di kawasan industri, Pengembangan produk bernilai tambah seperti prekursor dan katoda baterai kendaraan listrik, serta Insentif untuk riset dan inovasi teknologi industri.

Hal ini sejalan dengan tren global menuju ekonomi rendah karbon dan elektrifikasi transportasi.

Keempat; Tata Kelola Lingkungan
Gubernur menekankan perlunya kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan tidak cukup hanya dengan mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mengembalikan nilai yang diambil dari alam melalui pelestarian.

“Kita butuh keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi. Kita harus jujur pada alam yang selama ini memberi,” ungkap Sherly.

Kelima; Keadilan Sosial dan Dana Bagi Hasil (DBH)
Pilar terakhir menyoroti ketimpangan distribusi hasil tambang. Sherly menyebut bahwa Maluku Utara menyumbang sekitar 40 persen ekspor nikel nasional, namun belum mendapatkan porsi yang adil dari Dana Bagi Hasil.

Ia mendorong: Revisi formula DBH agar lebih adil, Peningkatan program CSR dari perusahaan tambang untuk masyarakat lokal, serta Peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal di semua level, termasuk posisi strategis dan teknis.

“Kami ingin masyarakat kami merasakan manfaat langsung dari kekayaan daerahnya, bukan hanya menjadi penonton,” ujar Sherly.

Menutup paparannya, Gubernur Sherly mengajak semua pihak untuk melihat masa depan Maluku Utara secara lebih luas dan progresif.

“Hari ini kita menambang logam, tapi esok kita harus bisa menambang ilmu, kreativitas, dan inovasi,” tandasnya.