Dandim 1514 Tegaskan Latihan Militer di Hutan Morotai Tidak Ganggu Warga dan Lingkungan

Komandan Distrik Militer (Dandim) 1514 Kabupaten Pulau Morotai, Letkol Arh Masykur Akmal menegaskan bahwa latihan militer yang akan digelar di kawasan hutan Morotai tidak akan merusak lingkungan maupun mengganggu aktivitas masyarakat setempat.

"Latihan ini hanya bersifat penggunaan lokasi, bukan untuk merusak atau menghancurkan. Tidak ada penebangan pohon atau perusakan kawasan hutan," jelas Letkol Masykur kepada awak media pada Rabu, 4 Juni 2025.

Ia menyampaikan bahwa pemilihan hutan Morotai sebagai lokasi latihan militer telah melalui proses kajian dan kesepakatan resmi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, keputusan tersebut juga didasarkan pada hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta berbagai pertimbangan strategis lainnya.

"Sudah ada riset dan kajian Amdal yang mempertimbangkan seluruh aspek—baik sosial, ekologis, maupun keamanan. Semua sudah disiapkan dengan matang," tambahnya.

Letkol Masykur juga menjelaskan bahwa Pulau Morotai memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu daerah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dan Kepulauan Palau. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam menjadikan Morotai sebagai salah satu wilayah prioritas pertahanan.

"Pulau Morotai memiliki nilai strategis dalam konteks pertahanan nasional. Karena itu, wilayah ini dipilih sebagai lokasi pelatihan, bahkan direncanakan ke depan akan dibentuk satuan Batalion sebagai bagian dari penguatan pertahanan di wilayah perbatasan," ungkapnya.

Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan warga, Kodim 1514 memastikan bahwa zona latihan telah ditetapkan secara ketat dan berada jauh dari permukiman penduduk. Penetapan zona tersebut mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) guna meminimalisasi risiko terhadap masyarakat, personel militer, maupun fasilitas umum.

"Zona-zona yang tidak boleh dilintasi masyarakat sudah ditentukan. Semua ini mengikuti SOP yang ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif," tegasnya.

Lebih lanjut, Letkol Masykur memastikan bahwa pelaksanaan latihan juga tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pulau Morotai, guna menjaga keseimbangan antara aspek pertahanan dan kelestarian lingkungan.

"Kami telah mengecek peta RTRW untuk memastikan kawasan mana yang merupakan zona lindung dan mana yang bisa digunakan untuk pelatihan. Semua dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan," pungkasnya.