Program Bansos Janda dan Lansia Jadi Prioritas Pemkab Morotai 2025

Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai, menunjukkan komitmen serius dalam merealisasikan program bantuan sosial (bansos) bagi janda dan lansia.

Program ini menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morotai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, proses verifikasi data calon penerima bantuan tengah dimantapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kepala Bappeda Pulau Morotai, Ahadad Hi. Hasan, mengungkapkan bahwa verifikasi tahap pertama terhadap daftar calon penerima telah selesai dilakukan. Saat ini, data tersebut sedang dianalisis secara lebih mendalam untuk memastikan ketepatan sasaran.

“Dokumen untuk bansos janda dan lansia sudah mulai rampung pada tahap verifikasi pertama. Data-datanya telah diteliti secara teliti,” ujar Ahadad kepada media ini, Kamis, 5 Juni 2025.

Ia menambahkan, setelah verifikasi awal, proses akan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan. Langkah ini dijadwalkan rampung usai perayaan Iduladha.

“Kemarin, verifikasi tahap pertama sudah selesai. Setelah Iduladha, kami akan menurunkan tim dari Bappeda untuk melakukan verifikasi lanjutan di lapangan guna memastikan tidak ada penerima ganda. Misalnya, dalam satu rumah terdapat dua orang yang masuk kategori penerima, maka hanya satu yang akan mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Analisis dan verifikasi data secara menyeluruh ditargetkan tuntas pada bulan Juni hingga Juli. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial secara simbolis dapat dilaksanakan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Yang jelas, 17 Agustus nanti kita akan lakukan peluncuran atau penyerahan secara simbolis kepada kelompok sasaran,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Bappeda sangat berhati-hati dalam menyusun dan menganalisis data penerima bantuan, agar penyaluran benar-benar tepat sasaran. Terkait anggaran, Hasan memastikan bahwa dana untuk bansos ini telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

“Anggaran sudah diakomodasi dalam APBD 2025. Namun, jumlah pastinya masih menunggu hasil akhir verifikasi data karena bisa saja mengalami perubahan,” pungkasnya.