Pemkab Halmahera Selatan Laksanakan Musrenbang 2025: Sinkronisasi Program Prioritas Daerah

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan melaksanakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Tahun 2025, di Aula Kantor Bupati daerah setempat, pada Jumat, 20 Juni 2025.

Musrenbang ini mengusung tema:
"Wujudkan Senyum Halmahera Selatan yang Adil, Maju, dan Berkelanjutan Berbasis Agromaritim dalam Bingkai Saruma Penuh Berkah."

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, yang dalam sambutannya menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis dalam menyusun prioritas pembangunan daerah yang efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Komitmen Pemerintah Daerah adalah untuk mengidentifikasi permasalahan serta memastikan ketepatan dalam pelaksanaan program-program pembangunan, agar benar-benar menjawab harapan masyarakat," ujar Bupati Bassam dalam sambutannya.

Ia juga menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilainya masih belum sepenuhnya keluar dari pola lama.

"Masih banyak OPD di lingkup Pemda Halsel yang bekerja dengan mengikuti budaya lama. Kalau ini terus dibiarkan, akan seperti perahu yang bocor meskipun sudah kita susun sejak awal. Akhirnya, tidak akan sampai ke tujuan," tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi yang berlandaskan kedisiplinan, kerja keras, dan kolaborasi lintas sektor.

Ia menekankan bahwa keterlibatan semua pihak dalam pembangunan sangat krusial, bukan hanya kepala dinas, tetapi juga camat, kepala desa, hingga perangkat teknis di lapangan.

"Prinsip saya dalam mengelola pemerintahan adalah kerja bersama. Tolak ukur pembangunan ke depan bukan hanya ada di tangan kepala dinas, tapi juga camat, kepala desa, dan semua elemen. Terserah kalian menafsirkan agromaritim seperti apa, asalkan tidak keluar dari koridor yang telah kita tetapkan," ungkapnya.

Musrenbang Kabupaten 2025 ini juga menjadi tahapan penting dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Melalui forum ini, diharapkan tercipta penyelarasan program antara visi kepala daerah dan kebutuhan riil masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, para kepala OPD, camat, kepala desa, serta tokoh masyarakat, akademisi, LSM, dan perwakilan dunia usaha. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.