Pemkab Morotai Prioritaskan Pendidikan dan Lingkungan untuk Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai menegaskan kembali komitmennya dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak-anak melalui program pendidikan gratis dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Komitmen ini disampaikan dalam forum Dialog Berbagi Praktik Baik Lintas Pemerintah yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai, Selasa, 19 Juni 2025.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Litbang Pulau Morotai, Ahdad Hi Hasan, yang membuka kegiatan dialog tersebut, menyampaikan bahwa pemerintah daerah hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penjamin hak-hak dasar warga negara, terutama anak-anak.

"Negara hadir di tengah masyarakat bukan hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai penjamin pemenuhan hak dasar warganya melalui pendidikan gratis," ujarnya.

Kegiatan ini diprakarsai oleh Stimulant Institute dan Save the Children Indonesia melalui program KREASI, serta melibatkan dua daerah, yakni Pulau Morotai dan Sumba Barat. Forum ini menjadi ruang refleksi dan kolaborasi antarpemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada anak, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.

Dalam forum tersebut, Ahdad memaparkan sejumlah kebijakan progresif yang telah diterapkan Pemkab Morotai sejak 2018, antara lain pendidikan gratis dan pengelolaan kebersihan lingkungan yang didukung regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

"Kami memastikan kebersihan lingkungan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan desa, dengan dukungan anggaran dari APBD dan Alokasi Dana Desa (ADD)," jelas Ahdad.

Di bidang pendidikan, Pemkab Morotai telah memberikan beasiswa penuh kepada 1.112 siswa hingga jenjang sarjana (S1). Beasiswa ini tidak hanya mencakup Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, tetapi juga kampus-kampus di luar daerah yang menawarkan program studi yang belum tersedia secara lokal.

Wakil Rektor III Universitas Pasifik (Unipas), Amrin Sibua, serta Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fahmi Djaguna, turut hadir dalam dialog. Keduanya membenarkan komitmen Pemda Morotai dalam mendorong akses pendidikan tinggi bagi generasi muda daerah.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Morotai, Muhammad Basri Sabadar, memaparkan strategi peningkatan mutu pendidikan daerah yang fokus pada penguatan literasi dan kepemimpinan sekolah.

"Kami meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan pengawas, menambah bahan bacaan, serta menyelenggarakan pelatihan literasi dan numerasi. Guru kini lebih aktif dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan komunitas belajar lainnya," jelasnya.

Ia menyebutkan, hasil dari berbagai inisiatif ini cukup signifikan. Kualitas pembelajaran yang sebelumnya berada pada kategori rendah kini meningkat ke tingkat sedang. Sementara itu, kepemimpinan instruksional kepala sekolah meningkat dari kategori sedang ke baik.

Ia menambahkan bahwa 20 persen dari total APBD Morotai telah dialokasikan untuk sektor pendidikan, sesuai amanat Undang-Undang. Bahkan, dana beasiswa disediakan di luar alokasi tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam memprioritaskan pendidikan.

Namun, ia juga mengakui masih adanya tantangan, khususnya dalam penanganan sampah secara menyeluruh.

"Penanganan sampah masih belum dilakukan secara khusus. Ini menjadi catatan penting kami ke depan," imbuhnya.

Dialog lintas pemerintah ini menjadi wadah pembelajaran timbal balik antara Morotai dan Sumba Barat. Diskusi berlangsung dinamis, membahas strategi, tantangan, dan peluang kolaborasi antardaerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap isu anak.

"Kita bisa memotret kondisi masing-masing daerah. Ada hal yang bisa ditingkatkan dan kekeliruan yang perlu dibenahi," tutupnya.