Guru Honorer Morotai Terabaikan: Enam Bulan Mengajar Tanpa Gaji

Belasan guru honorer di Kabupaten Pulau Morotai mengaku belum menerima gaji sejak Januari hingga Juni 2025. Kondisi ini memicu keluhan dan tuntutan kepada pemerintah daerah agar segera bertindak adil.

Para guru yang mengajar di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Sekolah Dasar (SD) ini menyampaikan bahwa meskipun tidak menerima gaji selama enam bulan terakhir, mereka tetap melaksanakan tugas mengajar demi keberlangsungan pendidikan.

“Dari Januari sampai Juni ini sudah enam bulan kami mengajar, tapi belum juga menerima gaji dari Pemda Morotai,” ujar beberapa guru honorer yang enggan disebutkan namanya, Minggu, 22 Juni 2025.

Menurut mereka, hanya sebagian kecil guru yang menerima upah karena tercatat sebagai tenaga kontrak desa dan dibiayai melalui anggaran desa. Sementara guru-guru yang berada langsung di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tidak mendapatkan hak yang sama.

“Kalau guru kontrak dari desa, mereka dibayar pakai dana desa. Tapi dari dinas, kami tidak menerima apa-apa. Padahal kalau tidak ada guru honorer, banyak sekolah akan kekurangan tenaga pengajar,” kata mereka.

Mereka juga mengungkapkan bahwa selama ini diminta memiliki Surat Keputusan (SK) honorer agar bisa mengajar, namun tetap tidak ada kejelasan soal hak keuangan yang seharusnya diterima.

Para guru meminta perhatian dan keadilan dari Bupati Morotai, Rusli Sibua. Mereka menyoroti perbedaan perlakuan terhadap tenaga honorer di sektor lain, terutama Dinas Kesehatan, yang disebut tetap menerima gaji secara rutin.

“Pendidikan dan kesehatan sama-sama penting. Tapi kenapa honorer di kesehatan tetap digaji, sementara guru tidak? Ini tidak adil. Kami minta Pak Bupati bersikap bijak,” tegas mereka.

Hingga berita ini diterbitkan, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai, M. Basri Sabadar, belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang dikirim media ini juga belum direspons.

Sementara itu, para guru berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka menegaskan bahwa pendidikan di Morotai bisa terganggu jika para tenaga honorer terus diabaikan.

“Kami tidak menuntut lebih, hanya ingin hak kami sebagai guru honorer dipenuhi,” tutup mereka.