Proyek Diduga Picu Banjir, Warga Soroti Pemda Halmahera Selatan dan Kontraktor

Banjir yang melanda kawasan Amasing Kota, Kecamatan Bacan, serta wilayah Kota Barat dan Kota Utara pada Minggu, 22 Juni 2025, menuai kecaman dari warga. Mereka menuding proyek pembangunan infrastruktur yang mempersempit aliran sungai sebagai penyebab utama terjadinya banjir besar tersebut.

Warga menduga proyek pembangunan yang dilakukan oleh CV. Labuha Indah Berkarya, khususnya pekerjaan di dua sungai utama yakni Kali Amasing dan Kali Inggoi, telah mengganggu sistem drainase alami. Pembangunan breakwater di kawasan ujung Tamansari dinilai menjadi salah satu faktor pemicu banjir akibat perubahan pola aliran air.

Dalam sebuah unggahan yang viral di media sosial, seorang warga bernama Al Batjani Hamzah menyatakan bahwa banjir kali ini bukan semata-mata bencana alam, melainkan akibat kelalaian pemerintah daerah dan kontraktor dalam merencanakan pembangunan.

“Pemerintah daerah dan kontraktor harus bertanggung jawab atas kerugian materiel yang dialami masyarakat di Amasing Kota, Kota Barat, Kota Utara, dan sekitarnya. Banjir ini merupakan kelalaian dalam perencanaan pembangunan breakwater di ujung Tamansari,” tulis Al Batjani di akun media sosialnya.

Banjir yang terjadi menyebabkan genangan setinggi lutut hingga pinggang di sejumlah titik permukiman. Aktivitas warga lumpuh total. Sejumlah rumah mengalami kerusakan, perabotan terendam, dan banyak usaha warga terhenti akibat dampak banjir.

Warga mendesak agar dilakukan evaluasi total terhadap proyek-proyek infrastruktur di kawasan hilir, khususnya yang bersinggungan langsung dengan aliran sungai. Mereka juga meminta pemerintah daerah dan pihak kontraktor membuka dokumen perencanaan serta kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari pembangunan breakwater tersebut.

“Kami ingin transparansi. Jangan sampai proyek pembangunan justru membahayakan keselamatan dan kehidupan warga,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat saat ditemui di lokasi pengungsian.

Hingga berita ini ditayangkan, pemerintah daerah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait banjir maupun tudingan terhadap proyek pembangunan tersebut. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan dikabarkan telah turun ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat dan pendataan kerusakan.