Gubernur Sherly Tegaskan Komitmen Program Prioritas di Rakerda Demokrat Maluku Utara

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan komitmen untuk merealisasikan sembilan program prioritas yang menjadi janji politiknya saat kampanye.

Penegasan ini ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Demokrat Maluku Utara di Kota Ternate, Kamis, 26 Juni 2025.

Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menyatakan bahwa program-program tersebut merupakan janji politik yang kini mulai direalisasikan secara bertahap. Ia juga mengapresiasi dukungan Partai Demokrat yang ikut mendorong dan mengawal pelaksanaan program-program tersebut di lapangan.

“Sembilan program yang menjadi dasar sekaligus janji politik perlahan kami realisasikan. Program dasar rakyat ini juga ikut didorong oleh Partai Demokrat untuk dikawal bersama,” ujar Sherly.

Sherly mengungkapkan bahwa dua dari sembilan program telah diselesaikan dalam 100 hari pertamanya memimpin, yaitu di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, menurutnya, layanan gratis tidak cukup jika tidak didukung oleh akses yang mudah serta sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

“Dua program sudah kami tuntaskan dalam 100 hari kerja, yakni pendidikan dan kesehatan. Tapi kami sadar, gratis saja tidak cukup. Harus disertai akses yang merata dan SDM yang berkualitas,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, partai-partai pendukung, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pembangunan daerah berjalan efektif dan selaras dengan visi pemerintah pusat.

“Untuk menyelaraskan program pemerintah, dibutuhkan dukungan penuh dari partai koalisi dan OPD di Maluku Utara,” kata Sherly.

Gubernur Sherly juga menyoroti tantangan besar pembangunan infrastruktur di Maluku Utara, terutama karena kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau. Ia berharap ada perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI.

“Sebagai wilayah kepulauan, tantangan terbesar kami adalah infrastruktur. Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah pusat, terutama Mas Ketum AHY, agar Maluku Utara mendapat perhatian khusus,” ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Maluku Utara sangat besar. Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa pembangunan jalan kabupaten/kota memerlukan sekitar Rp 8 triliun, sementara jalan nasional membutuhkan Rp 10 triliun.

“Kami sudah menghitung. Untuk pembangunan jalan kabupaten/kota dibutuhkan sekitar Rp 8 triliun, dan jalan nasional sekitar Rp 10 triliun. Kami harap masalah ini bisa diselesaikan dalam waktu lima tahun,” jelas Sherly.

Menurutnya, hingga saat ini masih ada sekitar 1.500 kilometer jalan di Maluku Utara yang belum terkoneksi. Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan dasar masyarakat.

“Seperti pesan Presiden RI Prabowo Subianto, kerja antara pemerintah pusat dan daerah harus selalu terkoneksi, saling mendukung, dan saling membantu agar masalah rakyat bisa diatasi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Sherly juga menyinggung kontribusi besar Maluku Utara terhadap ekonomi nasional, khususnya dari sektor pertambangan nikel.

“Provinsi ini tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik pertama di Indonesia pada tahun 2025. Sumbangsih nikel dari Maluku Utara mencapai 50 persen untuk nasional dan 20 persen untuk dunia. Ini semestinya menjadi perhatian pemerintah pusat,” pungkasnya.