Pemprov Maluku Utara Gelar Market Sounding untuk Perkuat Transparansi Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) menggelar Market Sounding dan Market Confirmation untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Bela Ternate, Selasa 8 Juli 2025, ini menghadirkan berbagai unsur penting dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku usaha konstruksi.

Acara dibuka secara resmi oleh Plt Kepala BPBJ Malut, yang diwakili oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, Iksan.

Dalam sambutannya, Iksan menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum komunikasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Selain itu, agenda ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan tata kelola pengadaan yang lebih akuntabel.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan nilai Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) tahun anggaran 2025 melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Iksan.

Market sounding sendiri menjadi sarana untuk menyerap masukan dan kesiapan penyedia, sementara market confirmation ditujukan untuk memastikan ketersediaan barang/jasa sesuai kebutuhan pemerintah. Kedua mekanisme ini diharapkan memperkuat ekosistem pengadaan berbasis digital melalui katalog elektronik yang lebih transparan, efisien, dan kompetitif.

Kegiatan ini juga dihadiri berbagai asosiasi badan usaha di Maluku Utara, seperti GAPENSI, INKINDO, PERKINDO, ASPEKNAS, HJKI, PAKTI, P3IM, dan PPKIN. Hadir pula asosiasi profesi, di antaranya ASTTI, GATAKI, PETAKINDO, PARABI, PASTALI, PETAKOM, PERTAMA, PABI, dan PAREMA. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan Malut ikut serta, bersama pejabat eselon III dan IV, pejabat fungsional, dan pelaksana dari BPBJ Malut.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Abdul Farid Hasan (Ketua DPD IAPI Provinsi Malut) yang memaparkan tahapan market sounding dan market confirmation dalam pengelolaan katalog elektronik dan sistem e–purchasing pemerintah. Kemudian, Iksan M. Saleh (Sekretaris DPD IAPI Provinsi Malut) menyampaikan materi mengenai alur pencantuman produk dalam katalog elektronik. Sementara Krisnawanto (Wakil Sekretaris I DPD IAPI Provinsi Malut) memberikan praktik simulasi katalog elektronik. Diskusi ini dimoderatori oleh Haja Rohani Mahda, Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda BPBJ Malut.

Kegiatan juga menjadi ruang dialog interaktif antara pemerintah daerah dan penyedia barang/jasa. Peserta aktif yang menyampaikan masukan serta harapan terkait implementasi katalog elektronik diberikan souvenir menarik oleh para narasumber.

Terpisah, Ketua Panitia Pelaksana, Guntur Sadik, menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat melahirkan kesamaan pemahaman dan meningkatkan kesiapan seluruh stakeholder dalam mendukung implementasi e-purchasing.

“Tujuannya agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah semakin efisien, transparan, dan akuntabel demi pembangunan yang lebih baik di Maluku Utara,” ujarnya.