Wamen Transmigrasi Ungkap Alasan Perbedaan Nilai Bantuan ke 7 Daerah Maluku Utara

Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, mengungkap alasan di balik perbedaan nilai bantuan yang diberikan kepada tujuh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Menurut Viva, besaran bantuan ditentukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di masing-masing daerah transmigrasi. Setiap daerah memiliki tantangan berbeda, mulai dari minimnya sanitasi, fasilitas kesehatan, hingga sekolah yang memerlukan renovasi mendesak.

"Indikator utama kami adalah kebutuhan daerah. Misalnya, jika ada wilayah yang membutuhkan perbaikan sanitasi atau pembangunan fasilitas pendidikan, maka bantuannya akan lebih besar," kata Viva seusai rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Malut di Hotel Bela, Ternate, Selasa 15 Juli 2025.

Selain kebutuhan dasar, faktor lain yang jadi pertimbangan adalah luas wilayah transmigrasi, jumlah penduduk yang dilayani, serta potensi pengembangan ekonomi lokal.

"Jika kawasan transmigrasi luas dan jumlah penduduknya banyak, maka kebutuhan pembangunannya juga lebih besar. Inilah yang menjadi dasar perbedaan nilai bantuan," jelasnya.

Viva menegaskan, pendekatan berbasis kebutuhan ini diharapkan membuat bantuan lebih tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat transmigrasi.

Saat ini, pembangunan infrastruktur besar seperti jalan dan irigasi dialihkan ke kementerian teknis lain, sementara Kementerian Transmigrasi fokus pada penguatan kawasan pemukiman, ekonomi, dan layanan dasar.

Berikut rincian bantuan untuk tujuh daerah di Malut:

• Halmahera Tengah: Rp 11,82 miliar
• Pulau Morotai: Rp 8,64 miliar
• Halmahera Utara: Rp 4,91 miliar
• Halmahera Selatan: Rp 4,58 miliar
• Halmahera Timur: Rp 2,59 miliar
• Kota Tidore Kepulauan: Rp 1,45 miliar
• Kepulauan Sula: Rp 1,29 miliar

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pembangunan di kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

(*)