DOB Sofifi: Otonomi atau Integrasi?

Alfath Satria Negara Syaban, S.T.,M.Eng.,PhD (cand.)

Pengamat Tata Kota
The University of Alabama

Kelurahan Sofifi, yang telah ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara sejak tahun 1999, hingga saat ini masih diwarnai polemik berkepanjangan. Status administratif wilayah ini memang unik; meskipun ditetapkan sebagai ibukota provinsi, secara administratif dan kultural Sofifi merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari Kota Tidore Kepulauan. Polemik tersebut kini kembali mengemuka setelah munculnya wacana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi. Wacana ini kembali menguat menyusul pernyataan Gubernur Maluku Utara saat ini, Sherly Tjoanda, yang menegaskan bahwa pemekaran Sofifi menjadi DOB adalah sebuah keharusan demi percepatan pembangunan dan kemandirian wilayah ini.

Namun, gagasan tersebut langsung mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, khususnya dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta pihak Kesultanan Tidore. Menurut pandangan mereka, wacana pemekaran ini tak lebih dari sekadar agenda politik yang mengabaikan hak-hak kultural dan historis masyarakat Tidore. Kesultanan Tidore sendiri, sebagai pemegang otoritas adat yang kuat di wilayah ini, menilai bahwa pemekaran DOB Sofifi tanpa melalui proses konsultasi dan kesepakatan dengan pihak kesultanan adalah langkah yang kurang tepat. Mereka berpendapat bahwa wilayah adat tidak boleh digunakan sebagai alat politik demi kepentingan pihak tertentu, yang berpotensi menciptakan konflik sosial baru.

Sebagai pengamat tata kota, saya berpandangan bahwa memang ada kebutuhan mendesak untuk memberikan kejelasan status administratif Sofifi agar pembangunan kota dapat berjalan optimal. Status administratif yang jelas akan membantu pemerintah provinsi untuk menyusun perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan program-program pengembangan sumber daya manusia secara lebih terarah. Namun, hal ini tidak berarti bahwa nilai-nilai kultur lokal serta hubungan historis antara Sofifi dan Tidore harus diabaikan begitu saja. Penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa pembangunan wilayah tidak bisa dilakukan secara instan dan gegabah, terlebih lagi jika harus mengorbankan kohesi sosial dan identitas budaya lokal.

Maluku Utara adalah wilayah yang memiliki sejarah panjang konflik sosial dan politik, mulai dari konflik sektarian hingga konflik berbasis kewilayahan. Oleh karena itu, wacana pemekaran DOB Sofifi harus disikapi dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian. Pemerintah Provinsi, dalam hal ini gubernur Sherly Tjoanda, harus mampu menjalin komunikasi dan dialog yang terbuka serta konstruktif dengan Pemerintah Kota Tidore dan Kesultanan Tidore. Pendekatan dialogis seperti ini akan membantu semua pihak untuk mencapai solusi terbaik yang dapat diterima bersama.

Salah satu solusi yang mungkin ditempuh adalah revisi atas Peraturan Presiden (Perpres) tentang penetapan ibukota Provinsi Maluku Utara. Revisi ini perlu secara eksplisit mengatur posisi administratif Sofifi yang tetap berada di bawah naungan Kota Tidore Kepulauan, namun sekaligus diberikan otonomi khusus dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibukota provinsi. Contoh kasus yang dapat dijadikan acuan adalah beberapa ibukota provinsi lain yang juga merupakan kota administratif mandiri, seperti Kota Serang di Provinsi Banten atau Kota Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam konteks tersebut, pemerintah kota berperan sebagai operator dan manajer yang bertanggung jawab dalam aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan fisik, sementara pemerintah provinsi memiliki peran administrasi yang kuat serta turut mendukung berbagai kebijakan pembangunan di kota tersebut. Model seperti ini menciptakan sinergi positif antara pemerintah kota dan provinsi, sehingga pembangunan bisa berjalan lebih terarah dan terintegrasi. Nantinya, jika Sofifi sudah benar-benar siap secara infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia, barulah pemisahan secara administratif menjadi DOB yang mandiri dapat diusulkan secara matang.

Dalam konteks ini, pembangunan fisik dan infrastruktur kota Sofifi masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Infrastruktur dasar seperti jalan raya, listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana publik lainnya masih jauh dari memadai untuk menunjang aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik sebagai ibukota provinsi. Begitu pula dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, yang perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan yang terencana dengan baik.

Oleh karena itu, wacana pemekaran DOB Sofifi perlu mempertimbangkan secara matang kesiapan wilayah ini dari segala aspek, bukan sekadar aspek politik atau administratif semata. Status DOB sebaiknya diberikan ketika wilayah tersebut sudah menunjukkan kesiapan penuh, baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusianya, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.

Selain aspek teknis dan administratif, aspek sosial dan kultural juga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait Sofifi. Kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang melekat di masyarakat Tidore dan Sofifi merupakan modal sosial yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan persatuan di Maluku Utara. Mengabaikan aspek ini sama saja dengan menciptakan bom waktu konflik sosial di masa depan.

Untuk itu, semua pihak perlu menurunkan ego masing-masing dan kembali menggunakan hati nurani dalam menyelesaikan polemik ini. Gubernur Sherly Tjoanda memiliki visi yang baik dalam upayanya membangun Sofifi sebagai ibukota provinsi yang modern dan mandiri. Namun, visi ini harus diwujudkan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif dan setara. Di sisi lain, Tidore, baik Kesultanan maupun Pemerintah Kota, juga memiliki keinginan kuat agar masyarakatnya terakomodasi secara maksimal dalam proses pembangunan Sofifi ke depannya.

Tabik!

---

Artikel ini juga dipublikasikan di media malutcenter.com