Gubernur Sherly Dorong Kolaborasi Nasional Atasi Krisis Hunian di Maluku Utara

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, terus menggalang kolaborasi lintas pemerintah untuk mengatasi krisis hunian layak di provinsi tersebut.

Diketahui, dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3,2 triliun, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyadari bahwa sinergi antarlevel pemerintahan menjadi kunci pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat lebih dari 207.000 jiwa masyarakat prasejahtera di Maluku Utara yang membutuhkan perhatian khusus. Di sisi lain, sekitar 50.000 unit rumah dinyatakan tidak layak huni dan membutuhkan penanganan segera.

“Kami bergerak mencari solusi. Kami memilih kolaborasi,” tegas Gubernur Sherly dalam pernyataannya, Rabu, 6 Agustus 2025.

Sebagai langkah konkret, Gubernur Sherly bersama kepala daerah dari Halmahera Tengah, Halmahera Barat, serta sejumlah wakil bupati dari kabupaten lain, termasuk Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, melakukan audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Pertemuan tersebut membuahkan hasil positif. Menteri Maruarar langsung menyetujui alokasi awal sebanyak 1.000 unit rumah subsidi untuk Maluku Utara.

“Rumah subsidi ini ditujukan bagi ASN muda, buruh, dan pekerja informal, dengan skema cicilan ringan mulai dari Rp1 juta per bulan. Ini adalah harapan baru bagi keluarga muda di Maluku Utara,” jelas Gubernur Sherly.

Langkah koordinatif tak berhenti di situ. Pada Selasa, 5 Agustus 2025, Gubernur Sherly juga melanjutkan pembahasan teknis bersama Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur, untuk mempersiapkan data dan langkah strategis menuju program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026.

Program ini diharapkan dapat menjangkau warga yang masih tinggal di rumah tidak layak, tanpa akses sanitasi, dan tanpa air bersih.

“Rumah layak bukan sekadar bangunan. Ia adalah fondasi masa depan. Dari rumah yang sehat dan aman, lahirlah anak-anak yang lebih kuat, keluarga yang lebih bermartabat,” ungkap Sherly.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Kementerian PKP dalam penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat prasejahtera di wilayah kepulauan.

“Yang kita bangun bukan hanya rumah, tapi harapan. Bukan hanya atap, tapi masa depan,” tutup Gubernur Sherly.