Bupati Rusli di Forum Internasional: Morotai Butuh Akses Kesehatan yang Setara

Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, menyuarakan pentingnya pemerataan layanan kesehatan spesialis di daerah kepulauan saat berbicara dalam The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) 2025 di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.

Konferensi internasional yang digelar oleh Kementerian Kesehatan RI bersama mitra strategis ini berlangsung selama dua hari, 27–28 Agustus 2025, mengusung tema “Aligning Standards, Strengthening Systems, Empowering Future Specialists.”

Kegiatan ini dihadiri para tokoh nasional, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, para kepala daerah, akademisi, organisasi profesi, serta perwakilan residen dari seluruh Indonesia.

Dalam forum tersebut, Bupati Rusli menekankan bahwa masyarakat di wilayah kepulauan seperti Morotai masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan kesehatan spesialis. Ia menyampaikan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi profesi untuk menjawab ketimpangan tersebut.

“Pemerataan tenaga medis spesialis adalah langkah strategis untuk memastikan masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan seperti Morotai mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan setara dengan daerah lain di Indonesia,” ujar Rusli di hadapan peserta konferensi.

Menurutnya, forum seperti PGME ini harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh, termasuk mendesain kebijakan yang berpihak pada wilayah-wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya mengungkapkan pentingnya transformasi layanan kesehatan pascapandemi, khususnya dalam hal pemerataan akses.

“Transformasi kesehatan yang ingin dilakukan adalah memastikan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan layanan kesehatan di mana pun mereka berada, dengan akses yang mudah, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau,” kata Menkes.

Ia juga menyoroti peningkatan jumlah provinsi yang mampu melayani operasi bypass jantung. Jika pada 2022 hanya terdapat 9 provinsi yang memiliki layanan tersebut, maka pada 2025 telah meningkat menjadi 25 provinsi.

Pemerintah menargetkan seluruh 34 provinsi mampu menyediakan layanan operasi jantung pada 2027, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bepergian jauh, terutama ke Pulau Jawa, untuk mendapatkan layanan medis spesialis seperti jantung dan stroke.

Rusli berharap konferensi ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi mampu menghasilkan kebijakan konkret yang memperkuat sistem layanan kesehatan nasional, terutama di wilayah kepulauan.

“Morotai butuh akses kesehatan yang setara. Jangan sampai daerah kami selalu berada di belakang dalam hal layanan medis hanya karena faktor geografis,” tegasnya.

Melalui forum internasional ini, diharapkan tercipta langkah nyata untuk menjamin layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.