Ratusan Mahasiswa Paksa DPRD Morotai Hearing di Jalan Raya

Ratusan mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) Morotai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin, 1 September 2025.

Aksi ini berujung dramatis setelah massa memaksa anggota DPRD keluar dari gedung dan melakukan hearing terbuka di jalan raya.

Pantauan media ini, dari 20 anggota DPRD yang diundang, hanya 15 orang yang hadir, sementara lima lainnya tidak berada di tempat dan belum dapat dikonfirmasi keberadaannya.

Mahasiswa mendesak seluruh legislator keluar menemui massa. Tekanan semakin keras ketika orator aksi, Aril Baba, mengultimatum bahwa Kantor DPRD akan dibakar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Jika 20 anggota DPRD Pulau Morotai tidak keluar dan bertatap muka dengan massa aksi, maka Kantor DPRD akan kami bakar sebagai bentuk kekecewaan,” teriak Aril.

Desakan itu akhirnya membuat 15 anggota DPRD yang hadir keluar dari gedung dan duduk melantai di jalan raya. Hearing terbuka pun berlangsung di lokasi aksi.

Dalam forum jalanan tersebut, mahasiswa Unipas Morotai mempertanyakan eksistensi DPRD yang dinilai abai memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Rakyat Morotai sudah menaruh harapan pada DPRD, tetapi kenyataannya rakyat masih menangis soal kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Lalu apa eksistensi DPRD itu?” ungkap Ketua BEM Unipas Morotai.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti masalah kesejahteraan nelayan serta sengketa lahan lingkar Bandara Leo Wattimena antara TNI AU dan masyarakat.

Merespons tuntutan mahasiswa, Ketua Fraksi KNN DPRD Pulau Morotai, Akbar Mangoda, menyampaikan sikap fraksinya menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan.

Ia juga mengumumkan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi.

“Kami yakin ada aktor-aktor yang bermain di balik kejanggalan distribusi BBM subsidi ini. Untuk membongkar dugaan penyimpangan itu, Fraksi KNN akan mendorong pembentukan Pansus BBM subsidi,” tegas Akbar.

Terkait sengketa lahan bandara, Akbar menegaskan bahwa penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur hukum. Ia berharap fraksi lain di DPRD mendukung upaya tersebut agar permasalahan bisa segera dituntaskan.

Meski sempat memanas dengan ancaman pembakaran gedung, aksi mahasiswa berlangsung kondusif hingga akhir. Hearing terbuka di jalan raya menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus ujian bagi DPRD dalam menunjukkan komitmennya terhadap kepentingan rakyat Pulau Morotai.