Graal Desak Kemenhub Benahi Tata Kelola Transportasi Maluku Utara

“Bagaimana strategi Kementerian Perhubungan membangun transportasi di daerah kepulauan? Sejujurnya, kami di Maluku Utara belum merasakan perbedaan signifikan dalam tata kelola transportasi publik, khususnya laut,” ujar Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Dr. R. Graal Taliawo saat bertanya langsung kepada Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, pada 26 Agustus 2025, lalu, Dalam rapat kerja Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan, 26 Agustus 2025

Graal menyoroti persoalan transportasi laut dan darat yang selama puluhan tahun belum mengalami perubahan berarti.

Menurutnya, karakteristik daerah kepulauan menuntut pendekatan pembangunan berbeda dari wilayah daratan.

“Kapal dan pelabuhan harus dibangun dan dikelola sebaik daratan membangun bus, kereta, terminal, dan stasiun,” tegasnya. Sebelumnya, ia juga pernah meminta Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Malut menyiapkan grand design transportasi untuk provinsi ini.

Dr. Graal menekankan konektivitas sebagai hak dasar. Mengutip pakar transportasi Amerika Serikat, Jarrett Walker, ia mengatakan, “Jika pulau-pulau tidak terhubung, warga seolah ‘terpenjara’. Keterhubungan adalah jaminan kebebasan.”

Infrastruktur Minim dan Pelabuhan Terbengkalai

Selain transportasi laut, ia memaparkan kondisi jalan nasional di Maluku Utara yang minim lampu, rambu, pembatas tebing, dan drainase. Sejumlah ruas seperti Sofifi–Oba, Saketa–Matuting–Maffa–Weda, hingga Labuha–Babang dinilai rawan kecelakaan dan kerusakan.

Graal juga menyoroti Pelabuhan Feri Doro di Halmahera Utara yang kini terbengkalai, padahal dibangun dengan anggaran puluhan miliar dan pernah menjadi jalur pintas penting menuju Halmahera Timur. Ia meminta Kemenhub mengevaluasi dan mengaktifkan kembali pelabuhan tersebut.

Ia menambahkan, Maluku Utara hingga kini tidak memiliki transportasi darat publik antarkabupaten yang dikelola pemerintah.

“Selama ini warga mengandalkan kendaraan swasta Organda, yang sering konflik tarif dan wilayah. Bahkan kekerasan terhadap penumpang, termasuk kasus penculikan dan pemerkosaan, kerap terjadi. Negara harus hadir,” tegasnya.

Dorong Penambahan Trayek Tol Laut

Industri perikanan dan pertanian di Halmahera Utara, Halmahera Barat, hingga Morotai juga disebut membutuhkan tambahan trayek dan kontainer tol laut.

“Di Morotai, ikan di cold storage menumpuk sejak 2024 karena antrean tol laut,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Wamenhub Suntana mengakui masih banyak persoalan konektivitas.

“Tugas kami adalah membangun konektivitas antarpulau, baik orang maupun barang. Pembangunan kami lakukan bertahap. Mohon maaf belum optimal, namun terus diupayakan,” jawabnya.

Graal menegaskan, seluruh aspirasi ini ia himpun melalui kunjungan pengawasan ke desa-desa di lima kabupaten selama 10 bulan terakhir.

“Kalau saya tidak turun, saya tidak tahu masalahnya. Begitu pun jika Pak Wamen tidak diberi tahu, masalah ini tidak akan pernah mendapat atensi,” pungkasnya.