Data Valid, Langkah Tepat: Maluku Utara Percepat Penyediaan Rumah Layak

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat penyediaan rumah layak melalui Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Perumahan yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai langkah strategis mengatasi backlog rumah tidak layak huni yang masih tinggi di daerah tersebut.

Rapat evaluasi menjadi forum penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta langkah tindak lanjut dalam penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat kurang mampu.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyampaikan bahwa persoalan backlog perumahan masih menjadi tantangan besar di provinsi tersebut. Berdasarkan data sistem Electronic-RTLH, terdapat 50.758 unit rumah tidak layak huni, dengan 42.381 unit di antaranya belum tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Data ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan perumahan dan intervensi yang telah dilakukan. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap daerah,” ujarnya.

Menurut Sarbin, pembangunan perumahan bukan hanya soal penyediaan fisik bangunan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan keluarga, serta menunjang kesehatan dan kesejahteraan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Pedesaan Kementerian PUPR, Imran, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan program rumah bagi MBR. Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada akurasi dan validitas data.

“Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,9 juta unit, sedangkan backlog kelayakan mencapai 26,9 juta unit. Angka ini perlu dikonfirmasi ulang karena bisa saja sudah berkurang sejak berbagai program pemerintah berjalan sejak 2023. Tanpa data valid, kita sulit mengukur perubahan yang terjadi secara nyata,” jelas Imran.

Rapat evaluasi yang dihadiri kepala daerah se-Maluku Utara dan jajaran teknis terkait ini diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi backlog, menuntaskan rumah tidak layak huni, serta mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

“Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, kita optimistis target percepatan penyediaan rumah layak akan tercapai lebih cepat,” tutup Sarbin.