Gubernur Sherly Awasi RTLH di Ternate, Tegaskan Harus Selesai Tepat Waktu

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, turun langsung ke sejumlah titik di Kota Ternate untuk mengawasi progres pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Senin, 15 September 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur perempuan pertama Maluku Utara itu menegaskan bahwa proyek renovasi rumah warga harus selesai tepat waktu dan sesuai sasaran.

Didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Musrifa Alhadar, serta Plt. Kepala Dinas Sosial Malut, Zen Kasim, Gubernur Sherly menyambangi sejumlah lokasi penerima manfaat RTLH di beberapa kelurahan di Ternate.

“Kami ingin memastikan bahwa program RTLH ini berjalan dengan baik. Tidak hanya soal pengerjaan fisik, tapi juga soal ketepatan sasaran dan waktu penyelesaian,” ujar Sherly.

Sherly menyebutkan, program RTLH tahun ini telah menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dengan jumlah 700 unit rumah. Khusus untuk Kota Ternate, sedikitnya 40 unit rumah telah masuk dalam daftar penerima bantuan.

“Kami tidak ingin ada keterlambatan. Semua pihak yang terlibat harus bekerja sesuai jadwal. Ini menyangkut hak dasar masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkim Malut, Musrifa Alhadar, menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan di beberapa titik, termasuk di Lingkungan Tongole, Tanah Raja, Jan, dan Sulamadaha.

“Monitoring ini penting untuk memastikan pekerjaan di lapangan sesuai arahan Ibu Gubernur, baik dari segi kualitas maupun waktu pelaksanaan. Target kami, seluruh renovasi bisa rampung dalam dua bulan ke depan,” ujarnya.

Musrifa juga menambahkan bahwa seluruh bahan bangunan telah disalurkan ke penerima manfaat, dan proses renovasi kini masuk tahap pengerjaan fisik di lapangan.

Program RTLH merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

“Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara nyata. Tidak hanya dalam janji, tapi lewat tindakan langsung,” pungkas Sherly.