Rapat dengan Kementerian Pertanian: Dr. Graal Angkat Isu Strategis Maluku Utara

Dalam rapat kerja antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Pertanian yang digelar Senin, 15 September 2025, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si., anggota DPD RI dari Dapil Maluku Utara, mengangkat sejumlah isu strategis terkait pertanian di daerahnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama para petani dan Kementerian Pertanian dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para petani Indonesia dan Kementerian Pertanian yang telah bekerja sama mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia,” ujar Dr. Graal membuka sesi tanya-jawab.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran lengkap Kementerian Pertanian, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga pejabat terkait, sebagai bagian dari koordinasi pengawasan dan penyusunan kebijakan pertanian nasional.

Dr. Graal memaparkan data penting mengenai kondisi lahan di Maluku Utara.

“Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Maluku Utara hanya sekitar 27.959 hektar, jauh lebih kecil dibandingkan luas hutan yang mencapai 3,1 juta hektar dan lahan pertambangan sekitar 655.581 hektar,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar kebijakan pemerintah lebih memperhatikan proporsi penggunaan lahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Jangan sampai ke depan warga Maluku Utara hanya makan nikel dan hasil tambang lainnya,” katanya.

Dr. Graal menekankan pentingnya hilirisasi komoditas pertanian yang berbasis warga dan pelaku usaha kecil seperti kelompok tani, UMKM, IKM, dan koperasi.

“Kebijakan pertanian, khususnya hilirisasi, harus mengarahkan pemberdayaan warga agar mandiri secara ekonomi, bukan hanya menjadi tenaga kerja di industri besar,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi pohon kelapa yang sudah tua dan tinggi di banyak desa, yang membahayakan pekebun, terutama yang berusia lanjut. Oleh karena itu, ia mendorong peremajaan kelapa dengan pengembangan bibit kelapa genjah yang pohonnya lebih pendek namun tetap produktif.

Kebutuhan Mendesak Pembangunan Jalan Tani

Satu isu krusial yang terus disampaikan Dr. Graal adalah kebutuhan pembangunan jalan tani yang memadai.

“Setiap saya turun ke desa, warga selalu mengeluhkan kondisi jalan tani yang jauh dari kata layak sehingga menghambat aktivitas dan produksi mereka,” jelasnya.

Beberapa desa yang menjadi sorotan antara lain Desa Bukit Durian dan Desa Gosale (Tidore Kepulauan); Desa Tewil (Halmahera Timur); Desa Sosol dan Desa Gonga (Halmahera Utara); Desa Kupal, Desa Bibinoi, Desa Tawa, dan Desa Marabose (Halmahera Selatan); serta Desa Salu, Desa Goin, Desa Gamlamo, Desa Cempaka, Desa Naga, Desa Ngawet, Desa Baru, dan Desa Gufasa (Halmahera Barat).

Dr. Graal meminta Pemerintah Daerah agar proaktif mendata kebutuhan pembangunan jalan tani secara menyeluruh dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan yang tepat sasaran.

Sudaryono, B.Eng., M.M., M.BA., Wakil Menteri Pertanian, menyambut baik masukan yang disampaikan Dr. Graal. Untuk hilirisasi, Kementerian mendorong kebijakan berbasis buyer-driven, yaitu pengolahan komoditas yang sudah memiliki pasar jelas dan terjamin.

“Produk Indonesia diminati banyak negara, dan akses pasar tersebut dapat difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan,” tambah Sudaryono.

Terkait pembangunan jalan tani, Wamen menyatakan bahwa pada 2026 Kementerian Pertanian akan menjalankan program khusus bagi petani yang konsisten berproduksi dan menjaga status lahan pertaniannya.

Sebagai penutup, Dr. Graal berharap lembaga legislatif dan eksekutif di Maluku Utara bertanggung jawab menjalankan tugasnya secara serius.

“Dengan kerja sama yang baik, persoalan pertanian menahun di Maluku Utara dapat segera terselesaikan demi kesejahteraan warga dan ketahanan pangan daerah,” tutupnya.