UKPBJ Maluku Utara Dorong Daerah Capai Level Proaktif, Jafung Ditingkatkan

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen mempercepat peningkatan kapasitas pengadaan barang/jasa di seluruh kabupaten dan kota.

Komitmen ini ditegaskan dalam agenda koordinasi dan konsultasi bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI pada 17–18 September 2025, lalu.

Pertemuan yang dipimpin Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Malut Hairil Hi Hukum itu membahas pemetaan kelembagaan dan tingkat kematangan UKPBJ. Hasilnya, baru tiga daerah yang mencapai Level 3 Proaktif: UKPBJ Provinsi Malut, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan. Sebagian besar kabupaten masih berada di level rendah dan memerlukan pendampingan intensif.

Dalam diskusi yang diterima Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI Dwi Wahyuni Kartianingsih, terungkap pula tantangan pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ) yang masih minim di sejumlah daerah.

“Sinergi dengan UKPBJ kabupaten/kota sangat penting agar pemenuhan JFPPBJ sesuai ketentuan,” ujar Hairil, kepada media, Selasa 23 September 2025.

Ia berharap dukungan berkelanjutan LKPP RI untuk mendorong seluruh UKPBJ di Maluku Utara mencapai Level 3 Proaktif.

LKPP RI menyampaikan apresiasi atas langkah strategis UKPBJ Malut dalam mengakselerasi pemenuhan level kematangan dan SDM pengadaan.

“UKPBJ yang proaktif dengan SDM kompeten memegang peran kunci keberhasilan pengadaan pemerintah dan pembangunan daerah,” tegas Dwi Wahyuni.