Keuangan Pemkot Ternate Tertekan, Kegiatan Seremoni Harus Dikurangi

Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp155 miliar atau sekitar 18,5 persen membuat keuangan Pemerintah Kota Ternate berada dalam tekanan berat.

Kondisi ini memaksa Pemkot melakukan penyesuaian ulang terhadap arah kebijakan anggaran tahun 2026, termasuk revisi terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rencana Strategis (Renstra).

Situasi ini mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kota Ternate bersama BPKAD, BP2RD, dan Disperindag, yang membahas realisasi serapan anggaran dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala BPKAD Kota Ternate, Abdullah Hi. M. Saleh, mengakui bahwa penetapan APBD 2026 mengalami pengurangan signifikan akibat penurunan TKD dari pemerintah pusat.

Pemangkasan itu berdampak langsung pada pagu anggaran dan mengancam sektor pelayanan dasar serta pembangunan infrastruktur.

“KUA-PPAS sudah diserahkan, tetapi karena ada pengurangan TKD, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali,” ungkap Abdullah kepada Halmaherapost.com, Kamis 9 Oktober 2025.

Meski begitu, Abdullah menegaskan, pembayaran gaji ASN, PPPK, dan TPP tidak akan terganggu, sesuai komitmen Wali Kota Ternate.

Namun, Pemkot mau tak mau harus melakukan rasionalisasi belanja di berbagai pos lain sambil terus mengoptimalkan PAD.

“Pemotongan ini dari pusat. Kami masih melakukan penghitungan internal untuk menyesuaikan belanja APBD 2026 agar seimbang dengan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Baharuddin, dengan nada tegas menyentil langkah pemerintah daerah yang dianggap masih lamban beradaptasi.

Ia menyebut hingga kini Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait rincian TKD belum terbit, sehingga angka pasti postur APBD 2026 belum bisa diumumkan.

Meski demikian, DPRD meminta Pemkot tidak berlindung di balik alasan administrasi, dan segera menyiapkan strategi efisien serta inovatif.

“Kalau pembahasan APBD diajukan pertengahan Oktober, DPRD masih punya waktu efektif satu bulan. Tapi dengan fiskal sekecil ini dan pemotongan TKD yang tajam, kami minta waktu cukup untuk membahas secara matang,” ujar Junaidi.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Ternate itu juga menegaskan, anggaran kegiatan seremoni dan seremonial harus dihapus, digantikan dengan program yang benar-benar berdampak pada masyarakat.

“Dari sisi efisiensi, kegiatan yang hanya seremonial itu perlu dihilangkan. Anggarannya sebaiknya diarahkan langsung untuk kepentingan publik,” tegasnya.