Pendapatan Merosot, Bupati Halmahera Utara Fokus Efisiensi dan Pajak

Pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Utara dipastikan merosot tajam pada tahun anggaran 2026.

Bupati Piet Hein Babua mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dipotong hingga nol, sementara Dana Bagi Hasil (PBH) turun drastis dari Rp74 miliar menjadi Rp22 miliar.

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah efisiensi dan memperkuat sektor pajak sebagai sumber pendapatan alternatif.

Bupati Piet menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan tengah menyusun strategi untuk menjaga stabilitas fiskal dan kelangsungan program pembangunan.

"DAK yang biasanya menjadi salah satu sumber utama pembiayaan proyek daerah kini menjadi nol. Sementara PBH yang kami harapkan juga turun drastis. Ini tantangan besar, tapi harus kita hadapi dengan kerja keras," ujar Bupati Piet, usai menghadiri acara pengukuhan kepala desa pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Menghadapi penurunan anggaran tersebut, Pemkab Halmahera Utara akan melakukan efisiensi secara menyeluruh. Belanja daerah akan ditata ulang dan kegiatan yang dinilai tidak mendesak akan dikurangi atau bahkan ditiadakan.

"Kami akan meninjau ulang semua pos belanja. Program-program yang tidak prioritas akan dievaluasi, sehingga anggaran benar-benar digunakan untuk hal-hal yang berdampak langsung kepada masyarakat," kata Bupati.

Efisiensi juga mencakup penghematan biaya operasional serta peningkatan disiplin penggunaan anggaran di semua organisasi perangkat daerah (OPD).

Selain efisiensi, Bupati Piet menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat sektor pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penertiban terhadap objek-objek pajak yang belum terdata dan perbaikan sistem pemungutan menjadi prioritas.

"Banyak potensi pajak di daerah ini yang belum tergarap maksimal. Kami akan perbaiki pendataan dan sistem pengelolaannya agar lebih efektif dan transparan," jelasnya.

Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dan menciptakan sistem keuangan daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Pemkab Halmahera Utara juga telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta kementerian teknis lainnya untuk membahas kondisi keuangan ini dan mencari dukungan kebijakan.

Bupati Piet menyadari bahwa tekanan fiskal ini tidak hanya dialami oleh Halmahera Utara, tetapi juga banyak daerah lain di Indonesia akibat penyesuaian kebijakan fiskal nasional.

"Kami berharap ada perhatian dari pemerintah pusat, namun di sisi lain, ini menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh," ujarnya.

Meski menghadapi tantangan berat, Bupati Piet Hein Babua menegaskan bahwa roda pemerintahan dan pembangunan tetap akan berjalan. Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mendukung langkah-langkah yang diambil.

"Kami bersama Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad tetap optimistis. Ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini saatnya kita membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, Halmahera Utara bisa bertahan dan bangkit," pungkasnya.