Bongkar Pasang Pejabat Eselon II, Ini Pesan Tegas Wali Kota Ternate!

Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, melakukan bongkar pasang jabatan eselon II dengan melantik dan mengukuhkan tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama, di Aula Kantor Wali Kota pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Dalam pelantikan tersebut, lima pejabat resmi dilantik untuk menduduki jabatan baru, sementara dua pejabat lainnya dikukuhkan karena telah menjabat selama lima tahun pada posisi yang sama.

Thamrin Marsaoly kini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian.

Sementara itu, Mochtar Hasyim yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, dipercaya menempati posisi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

Pergantian juga terjadi pada posisi Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), yang kini dijabat oleh Jufri Ali, menggantikan posisinya terdahulu sebagai Kepala BP2RD. Faisal Harun Dano Husen, yang sebelumnya memimpin Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), kini dirotasi menjadi Kepala Dinas Pertanian.

Adapun Abdullah H. M. Saleh, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kini menduduki jabatan baru sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Dua pejabat lainnya, yakni Sutopo Abdullah dan Burhanuddin Abdul Kadir, dikukuhkan kembali masing-masing sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos), setelah lima tahun menjabat di posisi tersebut.

Wali Kota H. M. Tauhid Soleman menyampaikan bahwa pelantikan dan pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor 821.2/Kep/5434/2025 tentang pengangkatan, pengukuhan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama. Proses ini juga mengacu pada hasil evaluasi kinerja serta uji kompetensi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Lanjut dia, mutasi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan bagian dari strategi penguatan organisasi. Ia menegaskan bahwa jabatan harus diisi oleh orang yang tepat, memiliki integritas, dan mampu bekerja secara optimal menjawab tantangan birokrasi.

“Pelantikan ini bukan hanya formalitas. Ini adalah hasil dari penilaian yang obyektif dan subyektif atas kinerja para pejabat. Kami butuh pemimpin OPD yang siap bekerja cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Selain menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang telah menyelesaikan masa tugasnya, Wali Kota juga memberikan perhatian khusus kepada organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah. Ia mengingatkan bahwa pada tahun 2026, pemerintah pusat akan melakukan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang akan berdampak pada fiskal daerah termasuk Kota Ternate.

“Oleh karena itu, OPD yang mengelola pendapatan harus bekerja ekstra. Kita harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga kestabilan anggaran dan memastikan program pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

Menutup arahannya, Wali Kota Tauhid menegaskan bahwa pelantikan kali ini bukan yang terakhir. Evaluasi akan terus dilakukan, dan pelantikan berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta hasil penilaian kinerja pejabat.

“Masih akan ada pelantikan ke depan. Ini adalah bagian dari dinamika pemerintahan dan komitmen kita dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan adaptif,” pungkasnya.