Pemprov Maluku Utara Dorong Integrasi Layanan Publik melalui SPBE

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara terus mendorong integrasi layanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Upaya ini bertujuan mewujudkan layanan yang terintegrasi, transparan, efisien, dan akuntabel bagi masyarakat.

Sebagai langkah nyata, Pemprov Malut menggelar Pelatihan Penyusunan Arsitektur SPBE pada tanggal 22–23 Oktober 2025 di Aula Hotel Bolote, Sofifi. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan arsitektur SPBE nasional.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Dra. Hairia, M.Si., menegaskan bahwa penguatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bidang SPBE menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi.

“Melalui pelatihan ini, ASN di lingkungan Pemprov Malut diharapkan mampu menyusun arsitektur SPBE yang mengedepankan prinsip interoperabilitas, efisiensi sumber daya, dan keamanan informasi,” ujar Hairia saat membuka acara.

Pelatihan ini diikuti oleh seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Malut. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teknis dan tata kelola dalam merancang sistem elektronik yang mendukung pelayanan publik berbasis data dan teknologi.

Kepala Bidang Infrastruktur TI dan E-Government, Muhammad Firman S. Hanafi, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis menuju integrasi sistem layanan publik daerah. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan secara lebih mudah, cepat, dan melalui satu pintu digital.

“Penguatan arsitektur SPBE akan mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Maluku Utara,” ujar Firman.

Dengan penguatan arsitektur SPBE, Pemprov Malut berkomitmen mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Sherly Laos – Sarbin Sehe, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.