Pemprov Malut Kawal Sinkronisasi Program Nasional di Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.

Rakor yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diikuti seluruh Sekretaris Daerah provinsi dan kabupaten/kota serta Kepala Bappeda se-Indonesia. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 1.100 peserta yang membawa beragam usulan strategis pembangunan daerah dari seluruh penjuru Tanah Air, termasuk Provinsi Maluku Utara.

Muhammad Sarmin menilai rakor ini sebagai momentum strategis bagi daerah untuk menyampaikan aspirasi pembangunan secara langsung kepada pemerintah pusat, sekaligus memperkuat sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah.

“Alhamdulillah bisa bersama para Sekda seluruh Indonesia dalam satu forum yang diinisiasi Kemendagri. Banyak informasi penting yang kami peroleh, terutama terkait kebijakan keuangan negara dan program strategis Presiden Prabowo,” ujar Sarmin saat dihubungi, Senin 27 Oktober 2025.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen kuat untuk mendukung serta menyelaraskan program nasional agar dapat diimplementasikan secara optimal di daerah.

Sejumlah program prioritas nasional menjadi perhatian serius Pemprov Malut, di antaranya Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, serta Cek Kesehatan Gratis. Program-program tersebut dinilai sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dari tingkat akar rumput.

Rakor Sinkronisasi LPNK ini juga menghadirkan 22 narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga non-kementerian. Para narasumber membahas isu-isu strategis mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan fiskal daerah, hingga percepatan pelaksanaan program unggulan nasional di seluruh wilayah Indonesia.