Pejabat Penting Morotai Kompak ke Luar Daerah, Ini Daftar Agendanya

Sejumlah pejabat penting Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tengah menjalankan tugas dinas luar daerah pada pekan ini. Mulai dari Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Daerah kompak menghadiri berbagai agenda strategis pemerintahan di beberapa kota.

Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbangda), Ahdad Hi. Hasan, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Fahmi Usman, dijadwalkan menghadiri Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Penanganan IPPR dalam rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Rabu, 29 Oktober 2025, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, dan diikuti pula oleh perwakilan dari Kabupaten Seruyan, Kota Ternate, serta Kota Tanjungbalai.

Menurut Kabag Humas Setda Pulau Morotai, Iwan Mauraji, verifikasi IPPR menjadi bagian penting dari proses revisi RTRW yang memastikan kesesuaian tata ruang daerah dengan kebijakan nasional.

“Proses ini penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pusat, serta memastikan pembangunan Morotai tetap berkelanjutan,” ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Oktober 2025.

Sementara itu, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, bersama Kepala Dinas Pertanian, Tamhid Bilo, menghadiri Rapat Koordinasi Hilirisasi Perkebunan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, di Bela Hotel, Ternate, pada Selasa, 28 Oktober 2025.

“Rapat koordinasi ini membahas langkah percepatan hilirisasi perkebunan, memperkuat rantai nilai, dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah,” tambah Iwan.

Di waktu yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, juga tengah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.

“Forum nasional ini menjadi sarana penting untuk memperkuat koordinasi dan harmonisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah,” jelas Iwan.

“Dengan begitu, program-program di Morotai bisa sejalan dengan kebijakan nasional yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kadis Pertanian Pulau Morotai, Tamhid Bilo, mengatakan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan oleh daerah kepulauan seperti Morotai.

“Termasuk dalam pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya petani, serta pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan seperti kelapa dan pala yang menjadi komoditas unggulan Morotai,” ujarnya.