Wali Kota Ternate Luncurkan Mitra Keuangan, Anggaran Daerah Kini Lebih Transparan!

Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, bersama Wakil Wali Kota Nasri Abubakar, meluncurkan inovasi digital bertajuk Microsite Anggaran Keuangan (Mitra Keuangan) di Auditorium Bappelitbangda Kota Ternate, Sabtu, 1 November 2025.

Inovasi yang digagas oleh Muhammad Ikbal, Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pejabat BPKAD, serta ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tauhid Soleman menyampaikan apresiasi kepada kabid anggaran BPKAD dan seluruh tim reformer yang telah berinovasi dalam menghadirkan sistem keuangan berbasis digital. Menurutnya, kehadiran Mitra Keuangan menjadi langkah nyata untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.

“Mudah-mudahan proyek perubahan ini membawa kebaikan yang berkelanjutan. Dari sisi apa pun perubahan itu, baik yang berkaitan dengan internal BPKAD maupun di luar internal kita, intinya adalah membawa perubahan menuju perbaikan,” ujar Wali Kota Tauhid.

Ia menambahkan, inovasi seperti Mitra Keuangan diharapkan tidak berhenti pada tahap peluncuran, tetapi terus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh perangkat daerah dan masyarakat.

“Saya minta kepada Sekretaris Daerah, minimal saat memperingati Hari Jadi Ternate, seluruh proyek perubahan yang pernah digagas oleh para pegawai kita dapat dipamerkan, agar menjadi gagasan penting dalam mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyinggung kondisi fiskal daerah yang masih terbatas. Menurutnya, keterbatasan tersebut harus menjadi pemicu bagi seluruh OPD untuk terus berinovasi, sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan efektif.

“Kita menghadapi keterbatasan fiskal. Karena itu, inovasi seperti Mitra Keuangan ini menjadi sebuah terobosan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi OPD-OPD dalam melaksanakan tugas,” jelasnya.

Selain itu, Wali Kota juga menyoroti kebijakan penyesuaian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan menekankan pentingnya efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran.

“Dengan keterbatasan fiskal dan adanya pemotongan TKD, harapannya kita dapat benar-benar memanfaatkan inovasi yang telah ditelurkan oleh para pegawai,” ungkapnya.

“Saya bersama Pak Nasri berkomitmen untuk terus mendorong setiap bentuk inovasi yang memberi manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan dan tata kelola pemerintahan,” sambungnya.

Lebih jauh, Wali Kota Tauhid optimistis bahwa penerapan Mitra Keuangan akan membantu menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan pada tahun 2026 nanti ada hasil nyata dari berbagai upaya yang telah kita lakukan, sejalan dengan visi-misi yang kami bawa bersama Pak Nasri,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyampaikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 akan segera disampaikan kepada DPRD Kota Ternate pada 3 November 2025. Ia berharap proses pembahasan dan penetapan APBD dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

“Tentu kita dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Namun, apa yang sudah digagas dan direncanakan melalui penyusunan APBD nanti, insya Allah, dapat berlangsung dengan baik,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota Tauhid berpesan kepada seluruh ASN dan perangkat daerah agar tetap optimis, bersemangat, dan terus berinovasi meski di tengah tantangan fiskal yang ketat.

“Saya minta khusus kepada seluruh OPD dan ASN agar tetap optimis. Meskipun dengan keterbatasan fiskal, kita harus tetap semangat dan yakin dapat menjalankan tugas dengan baik,” tutupnya.

Sementara itu, Project Leader, Muhamad Ikbal, menyampaikan bahwa bank data berupa KUA-PPAS, APBD, maupun realisasi anggaran dalam link Mitra Keuangan ini tidak hanya dapat diakses oleh instansi pemerintah daerah saja, tetapi juga oleh masyarakat umum.

“Paling tidak, ini mempermudah akses informasi anggaran daerah secara cepat dan terbuka bagi perangkat daerah serta pemangku kepentingan,” pungkasnya.