Trans Kieraha Bukan Prioritas, Gubernur Sherly Fokus Ruas Jalan Terputus Parah
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan ruas jalan Payahe–Dahepodo hingga Saketa–Gane Dalam menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman, yang menekankan bahwa Gubernur Sherly Laos ingin membuka akses wilayah secara merata, tidak hanya berpusat pada koridor Trans Kieraha.
“Ibu Gubernur tidak hanya cenderung di jalan Trans Kieraha. Semua ruas strategis di Maluku Utara, termasuk Payahe, Dahepodo, Saketa, hingga Gane Dalam, tetap menjadi prioritas sesuai kemampuan anggaran tiap tahun,” kata Risman.
Menurut Risman, jalur Payahe–Dahepodo–Saketa–Gane Dalam selama ini menjadi salah satu yang paling mendesak ditangani karena kerusakan jalan dan jembatan yang menghambat mobilitas warga, distribusi barang, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemprov memasukkan pembangunan jembatan dan peningkatan jalan di koridor ini sebagai prioritas program 2026.
Risman menjelaskan, dokumen rencana kegiatan PUPR 2026 mencatat sedikitnya delapan jembatan akan dibangun atau dilanjutkan pengerjaannya, dengan total anggaran untuk klaster daratan Halmahera sekitar Rp 15,14 miliar.
Ruas Saketa–Gane Dalam Jadi Sorotan
Di ruas Saketa–Gane Dalam, Pemprov menyiapkan anggaran untuk pembangunan Jembatan Saketa–Balitata sepanjang 10 meter dengan biaya lebih dari Rp 3,5 miliar. Jembatan Ake Busale sepanjang 12 meter menghabiskan Rp 4,2 miliar, sementara Jembatan Ake Saro dengan bentang 125 meter membutuhkan Rp 23,8 miliar. Jembatan Ake Dollk sepanjang 50 meter diproyeksikan menelan Rp 11,3 miliar.
Peningkatan Ruas Payahe–Dahepodo
Sementara pada ruas Payahe–Dahepodo, Pemprov mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Jembatan Yef sepanjang 12 meter sekitar Rp 3,5 miliar, serta dua jembatan di Sigela masing-masing sepanjang 15 meter dan 10 meter, dengan biaya Rp 4,4 miliar dan Rp 3 miliar. Kelanjutan pekerjaan Jembatan Kali Lomato juga menjadi bagian paket prioritas dengan alokasi lebih dari Rp 4,1 miliar.
“Semua jembatan ini adalah titik-titik kritis yang selama ini menghambat konektivitas. Kalau tidak ditangani, akses masyarakat tetap terisolasi. Karena itu, seluruh paket ini kami dorong menjadi prioritas 2026,” ujar Risman.
Ruas Payahe–Dahepodo–Saketa–Gane Dalam kerap menjadi keluhan warga karena sering terputus saat hujan deras, terutama di titik sungai dengan jembatan darurat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu akses pelayanan dasar, tetapi juga meningkatkan biaya logistik warga.
Risman menegaskan, pembangunan jembatan akan mengatasi hambatan utama warga, dan Pemprov akan memetakan ulang perbaikan badan jalan setelah jembatan rampung.
“Model pembangunannya kita sesuaikan dengan kemampuan APBD. Prinsipnya, tidak ada kawasan yang dianaktirikan. Semua ditangani bertahap sesuai skala kebutuhan,” jelas Risman.
Gubernur Sherly Laos telah memberi arahan agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, tidak terfokus pada satu wilayah saja. Pola pembangunan 2026 diarahkan membuka akses wilayah yang selama ini tertinggal, khususnya Oba Selatan hingga Gane.
“Instruksi ibu gubernur jelas: pemerataan. Tidak boleh ada wilayah yang terus-menerus tertinggal karena keterbatasan anggaran. Tahun ini kita buka Payahe dan Dahepodo dulu, selanjutnya Saketa sampai Gane Dalam,” tegas Risman.
Pemprov juga menyiapkan mekanisme pengawasan ketat, termasuk evaluasi berkala untuk proyek jembatan bentang panjang, memastikan tidak ada proyek yang berjalan tanpa perencanaan teknis matang.
“Kami pastikan perencanaan matang dulu, baru jalan. Ini penting untuk menjaga mutu pekerjaan dan efisiensi anggaran,” ujar Risman.