Amankan Anggaran Akhir Tahun, Bappeda–BPKAD Malut Jemput Bola ke Kemendagri

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah proaktif untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah tetap berjalan optimal hingga akhir tahun 2025. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, Sarmin S. Adam, bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ahmad Purbaya serta pejabat pendamping Abjan Sofyan, melakukan koordinasi strategis ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis 19 November 2025.

Koordinasi tersebut difokuskan pada pembahasan sejumlah kendala krusial dalam pengelolaan anggaran daerah yang kerap muncul menjelang penutupan tahun anggaran. Mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, hingga realisasi kegiatan menjadi perhatian utama agar seluruh proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Sarmin menegaskan, triwulan terakhir tahun anggaran merupakan fase paling krusial dalam tata kelola keuangan daerah. Dinamika administratif dan teknis yang muncul membutuhkan penanganan cepat dan keputusan yang tepat agar tidak berdampak pada pelayanan publik.

“Penghujung tahun selalu menjadi fase krusial. Karena itu, koordinasi langsung dengan Kemendagri sangat diperlukan agar seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai regulasi, tepat waktu, dan tepat sasaran,” ujar Sarmin, Sabtu 22 November 2025.

Salah satu isu penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah kendala teknis pembayaran gaji pegawai, khususnya bagi ASN yang masih menggunakan layanan perbankan di luar Bank Maluku. Dalam beberapa pekan terakhir, kondisi ini dilaporkan memicu keterlambatan dan hambatan administratif yang perlu segera dicarikan solusi.

Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk memastikan hak seluruh pegawai tetap tersalurkan tanpa gangguan, sekaligus menjaga stabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Sarmin, sinergi antara Bappeda, BPKAD, Kemendagri, serta instansi terkait di tingkat pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis pengelolaan anggaran di daerah.

“Kami berharap, melalui langkah bersama ini, seluruh hambatan teknis dapat segera dituntaskan sehingga stabilitas tata kelola keuangan daerah tetap terjaga,” tambahnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan tekadnya untuk terus menjaga kualitas layanan publik, meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, serta memperkuat akuntabilitas birokrasi sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.