Pemerintah
APBD 2026 Ternate Resmi Disahkan, Prioritas untuk Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate bersama Pemerintah Kota resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun 2026.
Kesepakatan ini ditetapkan melalui rapat paripurna di gedung DPRD Ternate pada Rabu, 26 November 2025 malam.
Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, menjelaskan bahwa APBD Kota Ternate 2026 yang disetujui sebesar Rp937.158.754.699,00. Anggaran tersebut difokuskan untuk membiayai program pelayanan publik serta kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) di Kota Ternate.
Menurut Wali Kota, total pendapatan daerah yang disetujui mencapai Rp940.158.754.699,00, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp159.694.180.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp773.464.574.699,00, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7 miliar.
Sedangkan belanja daerah ditetapkan senilai Rp937.158.754.699,00, yang meliputi Belanja Operasi Rp897.124.380.553,00, Belanja Modal Rp33.034.374.146,00, dan Belanja Tidak Terduga Rp7 miliar. Pembiayaan daerah untuk pengeluaran direncanakan sebesar Rp3 miliar.
Wali Kota menekankan bahwa APBD 2026 juga menjadi momentum penting bagi peningkatan status ASN. Sebanyak 3.584 Pegawai Tidak Tetap (PTT) resmi beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, menerima NIP, dan menandatangani kontrak kerja.
“Selamat kepada seluruh pegawai yang kini menjadi bagian dari ASN Kota Ternate. Semoga ini semakin memperkuat dedikasi, etos kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Wali Kota mengucapkan selamat Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2025. Ia mengapresiasi para pendidik yang terus menghadirkan perubahan berarti bagi generasi muda, dengan semangat “Guru Hebat, Indonesia Kuat” sebagai dorongan dalam membangun masa depan bangsa.
Tahun 2026 juga menjadi tahun penting karena Kota Ternate dipercaya menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Wali Kota menekankan bahwa momentum ini membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan Kota Rempah, budaya, sejarah, dan potensi ekonomi kreatif kepada delegasi dari seluruh Indonesia.
Meski menghadapi tekanan fiskal signifikan akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kota Ternate tetap berkomitmen menjaga pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur. Seluruh pimpinan perangkat daerah diinstruksikan untuk melaksanakan setiap komponen APBD dengan penuh tanggung jawab agar program kegiatan dapat tercapai.
Wali Kota juga menegaskan pentingnya program kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, serta program terkait pemulihan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pengendalian inflasi.
“APBD 2026 merupakan tahapan implementasi dari 18 program prioritas RPJMD Kota Ternate Tahun 2025–2029,” pungkasnya.








Komentar