Gubernur Sherly Pacu Infrastruktur 2026, Bacan dan Obi Diprioritaskan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menetapkan tahun anggaran 2026 sebagai momentum percepatan pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh wilayah.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, fokus pembangunan tidak lagi terkonsentrasi hanya di koridor Trans Kieraha, melainkan juga menyasar wilayah-wilayah terisolasi yang selama bertahun-tahun mengalami keterbatasan akses dasar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan infrastruktur 2026 kini lebih menyentuh wilayah pinggiran, kepulauan, dan daerah berisiko bencana.

“Ibu Gubernur tidak hanya fokus di Trans Kieraha. Semua ruas strategis di Maluku Utara tetap menjadi prioritas sesuai kemampuan anggaran,” ujar Risman.

Delapan Jembatan Payahe–Gane Dalam, Pemprov Siapkan Rp58 Miliar

Salah satu fokus utama adalah pembangunan delapan jembatan di ruas Payahe–Dahepodo hingga Saketa–Gane Dalam, Halmahera Selatan. Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp58 miliar dalam APBD 2026 untuk membuka keterisolasian wilayah selatan Halmahera yang kerap terputus saat musim hujan.

Di ruas Saketa–Gane Dalam, pembangunan mencakup Jembatan Saketa–Balitata senilai lebih dari Rp3,5 miliar, Jembatan Ake Busale sekitar Rp4,2 miliar, Jembatan Ake Saro dengan anggaran terbesar mencapai Rp23,8 miliar, serta Jembatan Ake Dollik yang diproyeksikan menelan dana Rp11,3 miliar.

Sementara di ruas Payahe–Dahepodo, Pemprov akan membangun Jembatan Yef sekitar Rp3,5 miliar, dua jembatan di Sigela masing-masing Rp4,4 miliar dan Rp3 miliar, serta melanjutkan pembangunan Jembatan Kali Lomato senilai lebih dari Rp4,1 miliar.

“Kalau tidak ditangani, masyarakat akan terus terisolasi. Semua jembatan ini berada di titik kritis,” kata Risman. Ia menambahkan, seluruh pembangunan baru akan dimulai setelah perencanaan teknis dinyatakan final untuk menghindari proyek mangkrak. “Perencanaan matang dulu, baru jalan. Itu penting untuk menjaga mutu pekerjaan,” ujarnya.

Percepatan Infrastruktur di Pulau Bacan

Selain wilayah daratan Halmahera, Pemprov Maluku Utara juga mempercepat perbaikan infrastruktur di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Kecamatan Bacan Timur Tengah menjadi salah satu wilayah prioritas utama setelah bertahun-tahun mengalami degradasi jaringan jalan dan jembatan.

Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp40 miliar khusus untuk Pulau Bacan. Pekerjaan utama meliputi pemeliharaan rutin jalan sepanjang hampir 2 kilometer senilai Rp1,47 miliar, pembangunan Jembatan Labuha–Sowado–Laniutan dengan anggaran Rp4,14 miliar, Jembatan Tomama lebih dari Rp3,26 miliar, Jembatan Ake Bibinol sepanjang 30 meter sekitar Rp7,26 miliar, Jembatan Ake Rair sepanjang 80 meter lebih dari Rp15,7 miliar, serta Jembatan Ake Mou sekitar Rp7,26 miliar.

Pemprov juga menganggarkan Rp930 juta untuk penyusunan dokumen lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak pembangunan.

“Ada wilayah yang selama ini terlupakan. Bacan Timur mulai ditangani tahun 2026,” tegas Risman.

Obi Kebagian Rp23 Miliar, Infrastruktur Dasar Dibangun

Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi salah satu penerima anggaran pembangunan signifikan pada tahun 2026 dengan total Rp23,01 miliar. Pekerjaan terbesar mencakup pembangunan tanggul Sungai Lalwul sepanjang 282 meter senilai Rp1,95 miliar untuk mengurangi potensi banjir tahunan, pengaman Pantai Laiwul sepanjang 80 meter dengan dana Rp880 juta, serta pengaman Pantai Aam Pelita di Obi Barat sepanjang 100 meter senilai Rp701 juta.

Di Desa Manu, Kecamatan Obi Selatan, dilakukan pembangunan drainase sepanjang 200 meter senilai Rp473 juta untuk mencegah genangan air. Sektor jalan mendapat alokasi Rp12,74 miliar untuk rekonstruksi jalan ruas Laiwul–Jikotamo–Anggai sepanjang 5,5 kilometer, sementara pembangunan jembatan sepanjang 20 meter di ruas yang sama menghabiskan Rp6,25 miliar.

“Pembangunan ini akan mempercepat mobilitas barang dan membuka akses ekonomi baru,” kata Risman.

Pemerataan Jadi Agenda Utama Pemerintahan Sherly–Sarbin

Risman menegaskan seluruh proyek infrastruktur 2026 merupakan implementasi langsung arahan Gubernur Sherly Tjoanda Laos yang menginginkan pembangunan merata di seluruh kabupaten/kota.

“Ibu melihat banyak hal yang selama ini belum tersentuh. Semua harus merata, tidak boleh ada daerah tertinggal,” ucapnya.

Ia memastikan pengawasan proyek 2026 diperketat, disertai evaluasi berkala, terutama untuk pekerjaan jembatan bentang panjang.

“Kami pastikan tidak ada proyek berjalan tanpa perencanaan teknis yang final,” tegas Risman.

Dengan kebijakan ini, Pemprov Maluku Utara berharap membuka belenggu keterisolasian wilayah, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi warga.

“Tidak boleh ada wilayah yang dianaktirikan hanya karena keterbatasan anggaran. Semua ditangani bertahap berdasarkan skala kebutuhan,” pungkasnya.