Wagub Maluku Utara Tekankan Keakuratan Data untuk Perumahan Korban Bencana

Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menggelar Rapat Integrasi Data Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah dengan tema “Bangun Data, Pulihkan Harapan”.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Malut, H. Sarbin Sehe, di Grand Majang Hotel Ternate, Senin, 8 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Wagub Sarbin menekankan pentingnya keakuratan data sebagai kunci utama agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Ia menyoroti masih sering munculnya keluhan masyarakat terkait ketidaksesuaian data penerima manfaat.

"Sering muncul pertanyaan dari masyarakat, ‘kenapa dia dapat, saya tidak?’ Itu soal indikator, soal variabel, dan soal bagaimana menentukan data yang baik. Jika indikator dan variabel jelas, tidak ada lagi keluhan masyarakat seperti itu,” ujar Sarbin.

Wagub menambahkan, perbedaan data antarinstansi kerap menimbulkan ketidaksinkronan di lapangan. Karena itu, standarisasi data menjadi hal mutlak. Ia juga menekankan pentingnya integritas, ketaatan terhadap regulasi, serta keberanian aparatur untuk bekerja sesuai aturan tanpa tekanan pihak manapun.

“Kalau data bagus dan akurat, insya Allah harapan juga bagus. Indikator utama adalah kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sarbin juga menyoroti fakta kemiskinan di lapangan yang masih mencerminkan banyak tantangan, meski angka statistik menunjukkan adanya perbaikan. Ia menekankan perlunya membangun data yang benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat secara nyata.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Malut, Musrifa Alhadar, memaparkan sejumlah capaian pembangunan rumah relokasi dan rehabilitasi pada tiga kabupaten selama tahun 2025. Di Kabupaten Halbar, telah dibangun empat unit rumah relokasi beserta prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk korban bencana.

Kabupaten Halut mendapatkan pembangunan tiga unit rumah beserta PSU di beberapa desa prioritas, sementara di Kabupaten Halsel dibangun empat unit rumah relokasi beserta PSU. Musrifa menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Provinsi, BPBD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat.

"Penyediaan data yang akurat, valid, dan terintegrasi adalah syarat utama dalam penanganan bencana, yang mencerminkan komitmen kita dalam memperkuat pemulihan masyarakat pasca bencana,” ujar Musrifa.

Ia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Dinas Perkim menerima dukungan dana CSR dari BNI 46 untuk program relokasi rumah masyarakat pesisir Desa Sidangoli Dehe. Pelaksanaan program tersebut dijadwalkan mulai 12 Desember mendatang.

Musrifa menambahkan, rapat ini menekankan empat fokus utama integrasi data, yaitu pemaparan posisi pendataan rumah terdampak bencana dan kebutuhan hunian masyarakat, integrasi data antara BPBD dan Dinas Perkim untuk mencegah tumpang tindih pendataan, perumusan mekanisme kerja kolaboratif, dan penyusunan rekomendasi konkret terkait penyediaan hunian bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Kegiatan yang diikuti BPBD dan Disperkim kabupaten/kota se-Malut ini diharapkan dapat memperkuat integrasi data perumahan korban bencana, sehingga program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.