Pemerintah

Sambut Baik Kehadiran OJK di Maluku Utara, Gubernur Sherly Tekankan Perlindungan Warga

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos saat peresmian Kantor OJK Maluku Utara. Foto: Humas Pemprov Malut

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyambut baik kehadiran Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di provinsi ini.

Peresmian kantor OJK Provinsi Maluku Utara diharapkan memperkuat pengawasan sektor keuangan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) ilegal.

Ketua Dewan Komisioner OJK RI, Hendra Siregar, menegaskan bahwa hadirnya kantor OJK di Maluku Utara bertujuan mempererat kedekatan dengan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

“Hadirnya kantor OJK adalah komitmen kami untuk lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Hendra.

Ia menambahkan bahwa langkah ini penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan korban aktivitas keuangan ilegal.

Gubernur Sherly menyoroti maraknya penawaran investasi bodong dan pinjol ilegal yang sering menjerat warga.

“Banyak masyarakat tergiur pinjaman atau investasi yang ternyata menjerat,” kata Gubernur.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar korban tidak memahami adanya bunga tersembunyi maupun pola penagihan yang memberatkan.

Sebagai langkah pencegahan, OJK bekerja sama dengan Pemprov Maluku Utara akan memperluas literasi keuangan di sekolah, kampus, dan kalangan pelaku UMKM.

“Hasil pemetaan menunjukkan literasi keuangan masyarakat masih rendah,” ungkapnya.

Edukasi ini diharapkan membantu masyarakat mengenali produk keuangan legal serta risiko penipuan.

Selain itu, kolaborasi antara OJK dan Pemprov Maluku Utara juga diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah. Pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas nelayan untuk mendukung rantai pasok industri.

“Kita ingin meningkatkan kemampuan nelayan untuk memenuhi kebutuhan industri,” jelasnya.

Pemerintah provinsi juga tengah fokus mengoptimalkan fasilitas penyimpanan hasil perikanan.

“Ada 41 fasilitas cold storage yang sedang kita optimalkan hingga 2026,” tambahnya.

Gubernur Sherly menekankan pentingnya akses modal bagi nelayan guna meningkatkan produksi.

Dengan beroperasinya kantor OJK dan penguatan kerja sama dengan Pemprov Maluku Utara, diharapkan tercipta ekosistem keuangan yang lebih aman, sehat, dan inklusif. Langkah ini diyakini mampu melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Penulis: Qal
Editor: Ramlan Harun

Baca Juga