Prestasi SPI 2025, Morotai Diapresiasi KPK pada Puncak Hakordia

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas capaian tinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025.

Penghargaan itu disampaikan pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang berlangsung di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur D.I. Yogyakarta, Selasa, 9 Desember 2025.

Acara nasional yang digelar KPK tersebut dihadiri para kepala daerah, perwakilan kementerian, komunitas antikorupsi, serta pemangku kepentingan dari berbagai wilayah Indonesia.

Tahun ini, Hakordia mengusung tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, sebagai ajakan bersama memperkuat integritas dan komitmen pemberantasan korupsi di seluruh daerah.

Prestasi Morotai dalam SPI 2025 menjadi alasan KPK mengundang langsung Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, untuk menghadiri agenda puncak Hakordia. Morotai berhasil meraih skor 75,18, sekaligus menjadi peringkat pertama se-Provinsi Maluku Utara.

Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya upaya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas praktik korupsi.

Bupati Rusli Sibua menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dukungan masyarakat sehingga Morotai dapat mengukir prestasi di tingkat provinsi.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN dan masyarakat Morotai. Kami berkomitmen menjaga marwah pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Undangan KPK ini adalah penghargaan sekaligus tanggung jawab untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik,” kata Rusli.

Dalam agenda Hakordia 2025, Bupati Rusli turut mengikuti peluncuran Nilai Indeks Integritas Nasional (IIN), pemaparan program antikorupsi KPK, serta forum apresiasi dan diskusi kebijakan yang dipimpin langsung jajaran pimpinan KPK.

Sejumlah menteri turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Agama, Menteri Komunikasi dan Digital, serta beberapa menteri lainnya.

Rusli menegaskan, prestasi SPI 2025 bukan sekadar capaian angka, melainkan dorongan bagi pemerintah daerah untuk semakin memperkuat integritas birokrasi.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik semakin baik dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.