Program 3 Juta Rumah: Gubernur Sherly Siap Wujudkan Hunian Layak untuk Semua!

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan komitmennya untuk mempercepat Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, sebuah inisiatif strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kekurangan hunian layak di seluruh Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Sherly melalui sambutannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Sukur Lila, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Program 3 Juta Rumah di Maluku Utara Tahun 2025.

Acara ini digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Malut, bertempat di Batik Hotel, Kamis, 11 Desember 2025.

Gubernur Sherly menekankan bahwa program ini bertujuan memberikan akses hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah, sekaligus mempersempit kesenjangan sosial.

“Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, salah satunya dengan memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan data di Maluku Utara, di mana terdapat 50.758 unit rumah yang tidak layak huni, dengan 42.381 unit di antaranya belum masuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Olehnya itu, Program 3 Juta Rumah bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi wujud komitmen nyata negara terhadap kesejahteraan rakyat.

Gubernur berharap sinergi dan kolaborasi yang diperkuat melalui Rakor ini dapat mempercepat capaian Program 3 Juta Rumah di Maluku Utara, demi mewujudkan provinsi yang maju dan sejahtera.

Sementara itu, Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sony Surahman, menegaskan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan mandat strategis RPJMN dan misi Asta Cita yang memerlukan kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Non-Pemerintah, dan masyarakat.

“Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menyalurkan berbagai jenis bantuan di seluruh Indonesia, termasuk Bantuan Rumah Swadaya, Rumah Susun, Rumah Khusus, serta Peningkatan Kualitas Permukiman. Khusus untuk Malut yang memiliki karakteristik sebaran permukiman pesisir dan keterbatasan lahan perkotaan, peran Pemerintah Daerah sangat menentukan,” jelas Sony Surahman.

Senada, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, H. Hujurat, menyampaikan bahwa target program utama di Maluku Utara tahun 2025 adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 674 unit rumah, yang ditargetkan rampung pada akhir tahun anggaran.

Ia juga mengakui bahwa pelaksanaan program menghadapi tantangan besar, terutama karena Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan. Tantangan tersebut meliputi kendala logistik, distribusi material, serta aksesibilitas lokasi pembangunan.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan capaian Program 3 Juta Rumah di Maluku Utara, sekaligus mengidentifikasi kendala dan tantangan, termasuk penyesuaian data Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (RTLH) dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan langkah nyata ini, Gubernur Sherly menegaskan bahwa Maluku Utara siap mewujudkan hunian layak bagi seluruh warganya.