Akses Jalan Terbatas, Gubernur Sherly Fokus Perbaikan di Loloda Utara

Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menegaskan komitmennya untuk membenahi infrastruktur dasar di seluruh kabupaten/kota, termasuk daerah terpencil seperti Loloda Utara, Halmahera Utara.

Selama puluhan tahun, masyarakat di wilayah tersebut hidup dengan akses jalan yang sangat terbatas. Sebagian besar jalan masih berupa tanah, dan hanya sedikit yang sudah beraspal.

Kondisi ini bukan hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga kerap memicu kecelakaan. Tak sedikit pengendara terjatuh akibat jalan licin dan berlubang. Bahkan, pasien yang membutuhkan perawatan darurat sering terlambat ditangani karena sulitnya akses. Sebagian warga bahkan harus menggunakan jalur laut untuk pergi ke kecamatan terdekat.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyadari betul keadaan ini. Salah satu fokus perhatian adalah akses dari Galela menuju Desa Ngajam/Asemiro dan sekitarnya, yang melewati jalan provinsi pada Ruas Ngidiho–Lapi serta Ruas Lapi–Darume.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara, Risman Iriyanto Djfara, menjelaskan bahwa Pemprov telah mengusulkan perbaikan Ruas Ngidiho–Lapi kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan tersebut diterima melalui program IJD, dengan total penanganan sepanjang 7 kilometer.

“Sementara proses pemilihan barang/jasa sedang dilakukan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional,” kata Risman, Jumat, 12 Desember 2025.

Untuk Ruas Lapi–Darume, Pemprov mengalokasikan anggaran melalui APBD 2026. Panjang jalan yang akan dikerjakan mencapai 8 kilometer dengan nilai Rp 12,1 miliar. Jika kedua ruas selesai, warga akan menikmati peningkatan layanan jalan total sepanjang 15 kilometer.

Fiskal Tertekan, Komitmen Gubernur Tetap Kuat

Meski keuangan daerah tertekan akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun depan sebesar lebih dari Rp 700 miliar, Gubernur Sherly Laos memastikan bahwa pembangunan di wilayah terpencil tidak akan dihentikan. Ia terus menjalin komunikasi intens dengan pemerintah pusat agar beberapa infrastruktur besar dapat dikerjakan melalui anggaran kementerian.

Risman menambahkan, beberapa jembatan penting akan diusulkan ke Kementerian PU untuk penanganan khusus. “Jembatan Posi-Posi 1, 2, dan 3 serta jembatan Darume akan dikoordinasikan dengan Balai PJN. Akan dibuatkan surat dari Ibu Gubernur ke Menteri PU untuk penanganan khusus,” ucap Risman.

Gubernur Sherly Laos mengungkapkan bahwa pembangunan jembatan beton tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Nilai besar ini belum masuk dalam rencana anggaran Pemprov, sehingga ia akan segera meminta dukungan pemerintah pusat.

“Total anggaran untuk jembatan beton mungkin mencapai Rp 100 miliar. Karena pembangunan jembatan belum masuk perencanaan, kami akan segera mengkomunikasikan dan meminta bantuan ke Kementerian PU,” ujar Sherly.