Ruas Payahe–Dahepodo Dikebut, Gubernur: Satu Periode Jalan di Maluku Utara Harus Tuntas

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos menegaskan komitmennya menuntaskan pembangunan ruas jalan provinsi di Maluku Utara selama satu periode kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah percepatan pembangunan ruas Payahe–Dahepodo di Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan sepenuhnya.

Hal itu disampaikan Sherly saat melaunching kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen serta program 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rabu, 6 Mei 2026, di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba.

Dalam sambutannya, Sherly mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang selama ini tercatat tertinggi di Indonesia belum diikuti pemerataan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi Maluku Utara tertinggi di Indonesia, tetapi faktanya di lapangan belum ada pemerataan ekonomi. Kesejahteraan itu belum dirasakan merata,” kata Sherly.

Menurutnya, persoalan konektivitas menjadi salah satu penyebab utama belum meratanya pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku Utara.

“Salah satu penyebabnya adalah konektivitas. Tanpa jalan dan jembatan yang terhubung, tidak akan ada pemerataan ekonomi,” ujarnya.

Sherly menjelaskan, saat dirinya bersama Sarbin Sehe dilantik pada Februari 2025, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih memiliki sekitar 550 kilometer ruas jalan provinsi dalam kondisi rusak.

Dari total sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi di Maluku Utara, baru sekitar 450 kilometer yang berhasil ditangani selama lebih dari dua dekade terakhir.

“Ketika kami dilantik, masih ada PR 550 kilometer jalan rusak yang harus diselesaikan,” katanya.

Ia mengaku tantangan terbesar pemerintah adalah bagaimana menyelesaikan sisa jalan tersebut hanya dalam waktu lima tahun.

“Kalau 450 kilometer selesai dalam 26 tahun, bagaimana caranya 550 kilometer selesai dalam lima tahun? Bisa atau tidak? Bisa,” tegas Sherly.

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemprov Maluku Utara menerapkan skema kontrak payung yang dinilai mampu menekan biaya pekerjaan hingga 35 persen.

Sherly mengatakan, kebijakan itu lahir setelah dirinya bertemu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sarah Sadiqah, bersama jajaran deputi LKPP.

“Dari hasil pengadaan kontrak payung, kita berhasil melakukan efisiensi sekitar 35 persen,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memilih menggunakan konstruksi jalan lapen dibanding hotmix demi menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Hotmix itu per kilometer bisa Rp7 sampai Rp8 miliar, sementara lapen sekitar Rp2 miliar per kilometer. Karena anggaran terbatas, kita harus realistis,” katanya.

Menurut Sherly, penggunaan lapen menjadi solusi agar pembangunan jalan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Lebih baik mulus dengan lapen daripada belum dibangun sama sekali,” ucapnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 100 kilometer jalan provinsi.

Salah satu prioritasnya adalah ruas Payahe–Dahepodo sepanjang 46 kilometer yang masih menyisakan sekitar 22 kilometer dalam kondisi rusak.

“Tahun ini kita selesaikan sembilan kilometer, tahun depan 13 kilometer lagi. Dua tahun harus tuntas,” tegas Sherly.

Selain pembangunan jalan, pemerintah juga akan membangun tiga jembatan di ruas tersebut dengan panjang masing-masing 10 meter, 12 meter, dan 15 meter.

“Tahun ini kita selesaikan dua jembatan yang panjang 12 meter dan 15 meter. Yang 10 meter akan diselesaikan tahun 2027,” pungkasnya.